TOP 5: Peserta Women's March Diserang-Bahlil Ancam Somasi Isu Sadap Prabowo
Tiga peserta Women's March Jakarta 2026 mengalami kekerasan setelah aksi dibubarkan; satu korban mengalami cedera serius tangan kiri, sementara tim hukum menilai polisi tak memberi perlindungan.
KPU menyatakan telah mengikuti aturan dan belum mengevaluasi putusan MA yang mengabulkan kasasi terkait Suket pendidikan Gibran Rakabuming Raka serta membatalkan putusan pengadilan sebelumnya.
Bahlil membantah terlibat penyadapan Prabowo dan mengancam somasi penyebar rumor; tersangka Irjen Ahrie Sonta berjanji kooperatif, sedangkan Ahmad Doli membantah isu Munaslub Golkar.
Jakarta, IDN Times - Sejumlah isu nasional menjadi perhatian pembaca IDN Times pada Sabtu (7/11/2026). Mulai dari dugaan kekerasan terhadap peserta Women's March Jakarta 2026 setelah aksi dibubarkan, respons Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (Suket) pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, dinamika internal Partai Golkar juga menjadi sorotan setelah Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengancam akan menempuh jalur hukum terhadap penyebar rumor keterlibatannya dalam kasus penyadapan. Sementara itu, mantan ajudan Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, menyatakan akan terbuka dan kooperatif menghadapi proses hukum.
Berikut rangkuman lima berita yang menarik perhatian pembaca dalam #BeritaHariIni.
1. Kronologi Peserta Women's March Jakarta Alami Kekerasan Usai Aksi
Peserta aksi Women's March Jakarta 2026 ketika diadang personel kepolisian menuju ke Patung Kuda, Jakarta Pusat. (Threads @bimaoryza) Tiga peserta Women's March Jakarta 2026 mengalami kekerasan setelah aksi unjuk rasa dibubarkan. Tim hukum Women's March Jakarta, Yuri Muktia, menjelaskan, peristiwa bermula ketika tiga orang tak dikenal menghampiri massa dari arah Sarinah dan merampas bendera pelangi yang dibawa peserta aksi.
Ketiga orang tersebut disebut mengenakan kacamata, masker, dan penutup wajah. Mereka juga diduga meneriakkan ajakan membakar atribut. Akibat kejadian itu, tiga orang mengalami luka, termasuk satu korban yang mengalami cedera serius pada tangan kiri dan harus menjalani fisioterapi.
Tim Women's March Jakarta mengecam tindakan kekerasan tersebut. Mereka juga menyoroti sikap personel kepolisian yang berada di lokasi karena dinilai tidak memberikan perlindungan kepada peserta aksi.
2. Respons Putusan MA soal Suket Gibran, KPU Klaim Sudah Jalankan Aturan
Ketua KPU Mochammad Afifuddin (IDN Times/Aryodamar) Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan tidak akan melakukan evaluasi internal setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Subhan Palal terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA luar negeri milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan, lembaganya merasa telah menjalankan seluruh ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan. Ia juga menyebut belum ada pembahasan internal terkait putusan MA tersebut.
Sebelumnya, MA mengabulkan kasasi melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 20 Oktober 2026. Putusan tersebut membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan Subhan Palal terkait Suket Gibran.
3. Bahlil Ancam Somasi Penyebar Rumor Keterlibatannya Menyadap Prabowo
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia (tengah) ketika membuka rapat kerja di Maluku. (Tangkapan layar YouTube Kabar Golkar) Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membantah tudingan keterlibatannya dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia justru mengaku menjadi salah satu korban penyadapan tersebut.
Bahlil mengancam akan melayangkan somasi dan menempuh jalur hukum terhadap pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut. Ia memberikan waktu tiga hari kepada pihak yang dianggap menyebarkan narasi tersebut untuk membuktikan tudingannya.
Bahlil juga meminta kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo, termasuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat. Menurutnya, penyebaran rumor tanpa bukti dapat merugikan dirinya maupun Partai Golkar.
4. Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Janji Terbuka dan Kooperatif
Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. (Instagram/ahriesonta) Irjen Polisi Ahrie Sonta Nasution, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, menyatakan akan terbuka dan kooperatif menjalani proses hukum.
Melalui kuasa hukumnya, Krisna Murthi, Ahrie berjanji membantu mengungkap perkara tersebut. Pihaknya juga menyatakan tidak ingin membangun opini yang dapat memengaruhi proses hukum dan meyakini penegakan hukum akan berjalan profesional serta objektif.
Polri sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data, dan akses ilegal terhadap nomor telepon Presiden serta sejumlah pejabat negara lainnya. Dugaan aktivitas tersebut disebut telah berlangsung sejak 2025.
5. Ahmad Doli Tegaskan Tak Terlibat Isu Munaslub Golkar 29 November 2026
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia saat ditemui di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta (26/10/2026) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Politikus Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, membantah terlibat dalam isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar yang dikabarkan akan digelar pada 29 November 2026. Ia mengaku tidak mengetahui penyebaran informasi maupun poster yang mencantumkan namanya sebagai calon ketua umum.
Doli menegaskan, dirinya selalu mengedepankan mekanisme konstitusional dan aturan organisasi dalam berpartai. Ia juga mengklarifikasi hubungannya dengan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang disebut tetap harmonis dan saling menghormati.
Menurut Doli, ada pihak-pihak yang berupaya memperkeruh dinamika internal partai berlambang pohon beringin tersebut. Ia menegaskan Golkar tetap fokus mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
