DBH Dipotong Rp15 Triliun, Pramono Tak Mau Potong TKD ASN Jakarta

30 Jul 2026, 15:42 WIB

Dini Suciatiningrum

News

Channel

Add Us on Google

DBH Dipotong Rp15 Triliun, Pramono Tak Mau Potong TKD ASN Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam silaturahmi bersama DPRD DKI, DPR dan DPD di Gedung DPRD DKI, Kamis (30/7/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

pandemik COVID-19

Pemotongan TKD ASN Jakarta pada masa pandemik disebut berdampak hingga seorang pegawai mengakhiri hidupnya.

30 Juli 2026

Pramono Anung menyatakan tidak akan memangkas TKD ASN meski DBH Jakarta dipotong Rp15 triliun. Ia menegaskan anggaran pendidikan, kesehatan, dan TKD ASN tidak boleh dikurangi.

kini

Pemprov DKI menerapkan proses KLB yang transparan dengan target penyelesaian maksimal 15 hari. Pramono menilai kerja sama eksekutif dan DPRD membantu Jakarta tetap membangun di tengah pemotongan DBH.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan tunjangan kinerja daerah ASN Jakarta tidak dipotong meski dana bagi hasil Jakarta berkurang Rp15 triliun.
Who?
Pramono Anung, ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, serta pemerintah pusat terkait pemotongan dana bagi hasil.
Where?
Pernyataan disampaikan di Gedung DPRD DKI Jakarta, dalam silaturahmi bersama DPRD DKI, DPR, dan DPD.
When?
Kamis, 30 Juli 2026, saat silaturahmi yang dihadiri unsur DPRD DKI, DPR, dan DPD.
Why?
Pramono ingin mencegah terulangnya dampak pemotongan TKD pada masa pandemik COVID-19, yang disebut pernah berkaitan dengan seorang pegawai mengakhiri hidupnya.
How?
Pemprov DKI menjaga fiskal melalui tata kelola transparan, termasuk penerapan Pergub Nomor 11 Tahun 2014 untuk proses koefisien luas bangunan dengan target penyelesaian maksimal 15 hari.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Gubernur Jakarta Pramono Anung bilang uang bagi hasil Jakarta dipotong Rp15 triliun. Tapi ia tidak mau tunjangan kerja pegawai negeri Jakarta dipotong. Uang untuk sekolah dan kesehatan juga tetap dijaga. Pemerintah Jakarta membuat urusan bangunan lebih terbuka dan cepat, supaya Jakarta masih bisa membangun.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Di tengah pengurangan DBH yang besar, Pemprov DKI Jakarta menempatkan perlindungan terhadap kesejahteraan ASN serta anggaran pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas. Upaya menjaga fiskal juga diarahkan melalui tata kelola KLB yang lebih terbuka dan cepat, didukung kerja sama eksekutif-legislatif yang dinilai transparan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tak mau memangkas tunjangan kinerja daerah (TKD) aparatur sipil negara (ASN) meski dana bagi hasil (DBH) Jakarta dipotong Rp15 triliun.

Keputusan itu diambil karena pengalaman pahit saat pandemik COVID-19, ketika pemotongan TKD disebut berdampak hingga memicu seorang pegawai mengakhiri hidupnya.

"Saya akan mulai dari mana, saya tidak mau TKD ASN itu dipotong. Karena pengalaman COVID yang lalu, terus terang sampai ada yang bunuh diri di Jakarta sehingga peristiwa itu saya tidak mau terulang kembali," kata Pramono dalam silaturahmi bersama DPRD DKI, DPR, dan DPD di Gedung DPRD DKI, Kamis ( 30/7/2026).

1. Pemotongan TKD tak pengaruhi tiga sektor

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan orentasi penerima baru KJMU di Balai Kota, Kamis (19/2/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Menurut dia, selain TKD ASN, pemotongan DBH sebesar Rp15 triliun tidak akan memengaruhi anggaran untuk sektor pendidikan, maupun kesehatan.

Pramono mengatakan, sejak awal dirinya menetapkan tiga pos anggaran yang tidak boleh dikurangi meski Jakarta kehilangan sebagian DBH dari pemerintah pusat.

"Ketika DBH pada waktu itu dipotong, ada tiga yang tidak boleh berubah. Yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan TKD-nya ASN," kata Pramono.

2. Pramono atur koefisien luas bangunan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan orentasi penerima baru KJMU di Balai Kota, Kamis (19/2/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Pramono mengatakan, untuk menjaga kemampuan fiskal Jakarta di tengah pemotongan DBH, Pemprov DKI memilih memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan. Salah satunya melalui penerapan Pergub Nomor 11 Tahun 2014 yang mengatur proses koefisien luas bangunan (KLB).

Menurut dia, sebelum aturan tersebut diterapkan, proses pengurusan KLB kerap berlangsung lama dan tidak transparan. Namun kini, seluruh proses dibuat terbuka dengan target penyelesaian maksimal 15 hari.

"Dulu penyelesaiannya bisa satu tahun, dua tahun, bahkan ada yang 12 tahun. Akhirnya saya bilang kita buat transparan, terbuka. Dibuat transparan, selesai harus tidak lebih dari 15 hari," kata dia.

3. Kerja sama eksekutif dan legislatif yang baik

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam silaturahmi bersama DPRD DKI, DPR dan DPD di Gedung DPRD DKI, Kamis (30/7/2026). (Dok Humas Pemprov DKI)

Pramono menilai, langkah tersebut membuat Jakarta tetap mampu menjalankan pembangunan meski mengalami pemotongan DBH dalam jumlah besar. Ia juga mengapresiasi kerja sama yang baik antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta dalam menjaga pengelolaan anggaran.

"Yang membuat kemudian Jakarta sampai hari ini masih bisa membangun dengan baik walaupun ada pemotongan DBH yang besar sekali adalah kerja sama antara DPRD Jakarta dengan eksekutif berjalan baik dan transparan," ujar dia.