Jakarta, IDN Times - Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) akan menggelar aksi simbolik di Tugu Proklamasi dan berlanjut aksi massa di Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).
Komite Sadar ini terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB), Universitas Padjadjaran, BEM Universitas Diponegoro, BEM Universitas Negeri Semarang dan Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (Sema UGM).
Selain itu, BEM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, BEM Universitas Airlangga, dan BEM Universitas Brawijaya.
“Gerakan pada besok hari terdiri dari dua rangkaian yaitu pagi hari aksi simbolik (Tugu Proklamasi) dan siangnya aksi massa (Tugu Tani),” kata Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan alias Atop kepada IDN Times, Senin (19/10/2026).
Atop menjelaskan, gerakan mahasiswa ini menghimpun keresahan masyarakat melalui survei terhadap 560 responden dari Sumatera hingga Papua.
“Hasil survei menunjukkan 78,8 persen responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran beserta jajaran kabinetnya telah gagal,” kata dia.
Adapun persoalan yang menjadi sorotan dalam survei itu yakni 71,1 persen menyoroti mahalnya harga kebutuhan pokok, 62,7 persen menyoroti pembredelan kebebasan berpendapat dan 70,6 persen menyoroti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan negara.
Kemudian, 83,5 persen menyoroti deforestasi dan kebakaran hutan, 67,4 persen menyoroti mahalnya biaya pendidikan dan 41,6 persen responden menilai sektor ekonomi dan keuangan mendesak untuk diperbaiki.
“Temuan ini menjadi peringatan bahwa keresahan masyarakat terhadap kondisi bangsa perlu dijawab secara serius. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan ekonomi, demokrasi, hukum, lingkungan, dan pendidikan yang menjadi perhatian responden,” kata dia.
Atop menjelaskan, Komite Sadar ini akan membaw beberapa tuntutan terkait isu-isu yang sedang disoroti akhir-akhir ini.
“Menuntut Pemerintah untuk menetapkan karhutla dan bencana banjir sebagai bencana nasional, menjamin dan memulihkan kesehatan warga, mengadili dan mencabut izin korporasi yang bertanggung jawab dalam krisis ini. Menuntut pemerintah untuk memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi dan mengembalikan kepercayaan pasar Pembatasan kebebasan berpendapat. Maraknya Praktik KKN dan turunkan biaya pendidikan, kesehatan, pelayanan publik yang mahal dan berikan akses yang merata,” ujarnya.