Jakarta, IDN Times - Partai Demokrat resmi mendukung mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Denny Indrayana, pada pemilihan kepala daerah (pilkada serentak 2020) di Kalimantan Selatan.
“Bismillah, alhamdulillah, terima kasih atas surat dukungan & surat tugas Partai Demokrat. Insyaallah menang,” tulis Denny di akun Twitter-nya, Minggu (31/5).
Dalam rangkaian cuitan itu, Denny mengucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua Bapilu DPD-PD Andi Arief, yang telah memberikan amanah kepada dirinya.
Di antara tugas yang diberikan Demokrat kepada Denny adalah mencari pendamping sebagai bakal calon wakil gubernur Kalsel, sekaligus membangun komunikasi dengan partai politik lainnya.
“Saya siap melaksanakan amanat surat tugas dari Partai Demokrat, antara lain, mencari partai koalisi & calon wakil gubernur,” lanjut dia.
Pada 26 Februari 2020, Denny juga sempat mengikuti uji kepatutan dan kelaikan bakal calon gubernur Kalimantan Selatan, yang diselenggarakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Pegiat anti-korupsi itu sudah menyatakan siap bersaing pada Pilkada Kalsel sejak akhir 2019. Adapun visi yang diusung guru besar hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM) itu adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Di samping itu, pejabat era Presiden SBY itu juga mengaku siap menang tanpa curang. Sekali pun kalah, dia tidak akan menyalahkan pihak mana pun.
“Sebagai ikhtisar, ulun berserah diri kepada Allah SWT apapun hasilnya. Yang penting ulun berharap persaingan pemilihan gubernur bersih dan tidak curang, tanpa politik uang. Jadi kalaupun Allah menakdirkan menang, insyaallah tanpa kecurangan. Apalagi, kalaupun ditakdirkan kalah jangan sampai karena salah,” tulis dia.
Denny Indrayana merupakan salah seorang kepercayaan Presiden SBY. Pada 2008-2011, dia merupakan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kemudian, Denny diangkat menjadi Wamenkumham selama 2011-2014.
Di antara dua jabatan itu, pada 2009-2011, lelaki kelahiran 11 Desember 1972 itu juga diangkat menjadi Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, yang bertugas menertibkan masalah penambangan ilegal di Kalimantan Selatan.