Demokrat Gabung KIM, AHY Pastikan Tak Ada Praktik Tukar Guling

14 Oct 2023, 06:15 WIB

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika bertemu Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Kementerian Pertahanan pada 9 Oktober 2023. (www.instagram.com/@prabowo

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), membantah ada praktik tukar guling di balik bergabungnya parpol berlambang bintang mercy itu ke Koalisi Indonesia Maju (KIM). Praktik yang dimaksud yakni Demokrat bersedia merapat ke kubu Prabowo Subianto karena diiming-imingi bakal dapat kursi menteri.

Sebelumnya diketahui, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menemui Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Istana Bogor pada 3 Oktober 2023 lalu. Namun, AHY menepis di dalam pertemuan dua pemimpin itu ada pembahasan jatah kursi menteri.

"Yang pasti tidak benar jika ada informasi yang beredar kalau pertemuan itu berbicara tentang semacam tukar guling, bahwa bila kami mendukung bakal cawapres tertentu maka Demokrat akan mendapat jatah menteri," ujar AHY di dalam keterangan tertulis, Jumat (13/10/2023).

"Saya tegaskan, tidak pembicaraan terkait itu, 100 persen tidak ada," katanya lagi menegaskan.

Ia menambahkan, terkait urusan kabinet menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi. "Jadi, hanya Bapak Presiden yang dapat mengutarakan hal itu," tutur dia lagi.

1. AHY sebut SBY bersedia temui Jokowi atas dorongan elite pimpinan parpol di KIM

Rapat kerja Koalisi Indonesia Maju (KIM) ketika digelar di DPP Golkar pada pertengahan September 2023. (www.instagram.com/@prabowo)

Lebih lanjut, menurut AHY, SBY akhirnya bersedia berjumpa tatap muka dengan Jokowi di Istana Bogor atas dorongan para elite pimpinan parpol di Koalisi Indonesia Maju (KIM). Apalagi per 21 September 2023 lalu, Demokrat resmi ikut mendukung Prabowo di pemilu 2024.

"Secara umum partai-partai pengusung adalah partai-partai yang ada di dalam pemerintahan. Sehingga, kalau Pak SBY bertemu, bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi tentu akan bagus," kata putra sulung SBY itu.

Apalagi, kata AHY, pertemuan dengan format one on one SBY dan Jokowi kali terakhir terjadi empat tahun lalu. "Tentu selain membahas situasi negeri terkini juga membahas terkait Pemilu 2024," tutur dia lagi.

2. AHY klaim publik memandang positif sikap Demokrat yang pilih dukung Prabowo

Di sisi lain, di dalam rapat pleno yang dipimpin oleh AHY pada Jumat siang kemarin, ia menyebut publik tetap menyambut positif sikap Demokrat yang banting setir mendukung Prabowo. Ia menyebut, 60 persen publik menerima sikap Demokrat itu secara positif.

"Ada sekitar 60 persen yang mengatakan bahwa sudah tepat Partai Demokrat keluar dari koalisi sebelumnya. Sekitar 54 persen mengatakan sudah tepat Partai Demokrat berada di koalisi yang mendukung capres Prabowo Subianto," kata dia.

AHY juga memompa semangat para kader agar tetap berjuang memenangkan pemilu legislatif. Para kader, kata AHY, harus menemui rakyat sesering mungkin. Menurutnya, hanya itu satu-satunya cara bisa memenangkan Pileg 2024.

"Jadi, semakin banyak bertemu masyarakat, semakin sering bertemu masyarakat, insyaAllah kemenangannya juga makin baik," tutur dia.

Sambil berseloroh, AHY pun mengingatkan agar jangan sampai di lapangan justru lebih banyak baliho dibandingkan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Tapi, saya harus akui semangatnya luar biasa. Harus dipertahankan serangan darat, ketuk pintu rumah ke rumah, warung ke warung, balai pertemuan, tolong semua itu tetap dilakukan," ujarnya lagi.

3. Demokrat harus berhitung sebelum memutuskan merapat ke pemerintahan Jokowi

Presiden Jokowi berjabat tangan dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (dok. Sekretariat Presiden)

Sementara, menurut analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut dinilai positif jelang Pemilu 2024. Tujuannya agar suhu politik lebih kondusif dan tenang.

"Pertemuan dua sosok ini penting untuk mendinginkan suasana yang ada. Selama ini, SBY terlihat agak aktif mengkritik kebijakan politik Jokowi," kata Adi dalam pesan pendek kepada IDN Times, pada 3 Oktober 2023 lalu.

Lebih lanjut, Adi mengatakan, bila Demokrat tidak lagi bersikap jual mahal, tawaran untuk merapat ke pemerintahan Jokowi akan diterima. Sebaliknya, bila masih bersikap jual mahal, tawaran tersebut akan ditolak.

"Yang pasti untung ruginya bakal dikalkulasi oleh Pak SBY. Apalagi bila betul ada tawaran menteri, itu hanya tersisa setahun lebih. Salah satu poin yang perlu dipertimbangkan adalah basis pemilih Demokrat yang sangat anti Jokowi," kata Adi.

Demokrat, kata Adi, berpotensi ditinggal pemilih setianya seandainya memutuskan bergabung ke pemerintahan Jokowi dan menerima tawaran menteri.