Jakarta, IDN Times - Juru Bicara (Jubir) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra membantah soal adanya tudingan dualisme kepemimpinan alias matahari kembar di pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto.
"Matahari hanya satu, hanya Pak Presiden Prabowo Subianto," kata dia saat ditemui di sela-sela acara The Yudhoyono Institute (TYI), Jakarta, Minggu (13/4/2025).
Meski begitu, Herzaky menjelaskan jika Prabowo ingin Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo dan Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkontribusi memberikan masukan, sehingga diharapkan bisa mengambil kebijakan yang tentunya lebih efektif lagi dan relevan.
"Tapi kan Pak Prabowo juga sudah menyampaikan kepada kita-kita secara terbuka, kepada para menterinya juga. Rugi banget nih, ada Pak Jokowi 10 tahun pengalaman di pemerintahan, ada Pak SBY 10 tahun pengalaman di pemerintahan, kalau kemudian tidak kita manfaatkan ilmu-ilmu kebijaksanaan-kebijaksanaan yang beliau miliki untuk membantu dan memberikan masukan dalam konteks pemerintahan hari ini," tuturnya.
Herzaky memastikan, menteri yang mendatangi Jokowi dan SBY tentu sesuai sepengetahuan Prabowo.
"Jadi kalau dari kami melihatnya, kalau menteri-menteri masih ada yang suka datang ke Pak Jokowi, ya biasa aja. Karena yang suka datang ke Pak SBY juga banyak kok, biasa aja gitu," tutur dia.
"Tapi itu semuanya dalam konteks semua sepengetahuan Pak Prabowo sebagai presiden. Nah itu semua pun dalam upaya dan juga bagian dari mengemban tugasnya sebagai menteri juga, agar ada masukan-masukan yang bisa digunakan di lapangan," sambungnya.
Lebih lanjut, Herzaky meminta kepada publik agar tidak selalu menganggap silaturahmi dengan Jokowi dan SBY negatif.
Ia menegaskan, bangsa Indonesia dibangun atas dasar fondasi silaturahmi dan gotong royong. Terlebih, Prabowo pun sering berkomunikasi dengan banyak pemimpin, termasuk Prabowo, Jokowi hingga Megawati. Hal inilah yang kemudian diikuti jajaran di kabinet.
Prabowo berupaya merangkul berbagai seluruh pihak demi kepentingan dan membawa manfaat bagi rakyat.
"Kalaupun konteksnya misalnya ada menteri-menteri, kan bukan hanya menteri ya, siapapun kan bebas menjadi silaturahmi gitu. Jadi menurut kami, janganlah kemudian silaturahmi misalnya ya, tadi kemudian diartikan lalu sebuah hal yang negatif," kata dia menegaskan.