Demokrat Minta Menag Alihkan Dana Haji untuk Tangani COVID-19

09 Apr 2020, 07:00 WIB

Menteri Agama Fachrul Razi (IDN Times/Aldzah Aditya)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi Vlll DPR RI Fraksi Demokrat Nanang Samodra, mengusulkan ke Menteri Agama Fachrul Razi untuk mengalihkan dana penyelenggaraan haji untuk penanganan COVID-19.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menag, pada Rabu (8/4). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII Yandri Susanto dan digelar secara virtual.

“Saya ingin mengajak Pak Menteri mengasumsikan bahwa, atau membuat semacam skenario apabila (haji) ini ditunda, kira-kira dana untuk keperluan haji ini bisa dialihkan untuk menangani COVID-19,” kata Nanang.

1. Menag tetap melakukan persiapan ibadah haji

Ilustrasi. Sebagian penumpang merupakan jemaah umrah dari berbagai daerah di Kaltim. (IDN Times/Mela Hapsari)

Sementara itu, Menag mengaku masih menunggu keputusan pemerintah Arab Saudi soal pelaksanaan Ibadah Haji tahun 1441 Hijriyah terkait wabah COVID-19. Namun, Kemenag menyatakan tetap melakukan persiapan dan skenario terkait putusan haji.

"Sepanjang belum ada pemberitahuan secara resmi kepada Pemerintah RI tentang pembatalan haji, maka Kemenag tetap melakukan persiapan sesuai jadwal seperti biasa dengan beberapa penyesuaian," kata Menag.

2. Skenario ibadah haji yang disiapkan Menag jika tetap dilaksanakan 2020

Ilustrasi jemaah haji Indonesia (ANTARA FOTO/Arnas Padda)

Selanjutnya, Fachrul mengatakan pihaknya telah menyiapkan skenario pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. Skenario disiapkan jika haji tetap diselenggarakan maupun ditunda. Skenario pertama yang disiapkan adalah jika haji tahun 2020 tetap dilaksanakan. Skenario ini dibagi kembali jika haji dilaksanakan dengan kuota normaldan dengan pembatasan kuota.

"Bila haji diselenggarakan kuota normal. Skenario ini mengasumsikan haji diselenggarakan dalam situasi risiko krisis relatif kecil yang ditandai dengan perkembangan situasi kondusif dengan segala bentuk pelayanan di Arab Saudi berjalan normal," jelas Fachrul.

3. Skenario ibadah haji jika kuota dibatasi

Ilustrasi jemaah haji di Asrama Haji. (ANTARA FOTO/Arnas Padda)

Skenario selanjutnya adalah jika haji 2020 tetap dilaksanakan tetapi ada pembatasan kuota. Skenario ini mengasumsikan haji tetap diselenggarakan tapi dengan pembatasan kuota akibat situasi di Arab Saudi yang masih berisiko atau jemaah berisiko, sekali pun penyelenggaraan haji tetap berjalan.

"Kuota diperkirakan dikurangi hingga 50 persen dengan pertimbangan ketersediaan ruang yang cukup untuk mengatur social distancing. Skenario ini memaksa adanya seleksi lebih mendalam terhadap jemaah yang berhak berangkat tahun ini dan petugas yang sudah terpilih. Skenario ini menitikberatkan kepada prioritas untuk menyesuaikan term and condition yang disepakati misi haji Indonesia pemerintah Arab Saudi," ujarnya.

4. Skenario ibadah haji jika ditunda 2020

ANTARA FOTO/REUTERS/Umit Bektas

Skenario selanjutnya yang disiapkan Kemenag adalah jika pelaksanaan haji 2020 ditunda. Skenario ini mengasumsikan bahwa kondisi Arab Saudi belum memungkinkan untuk penyelenggaraan haji dan pemerintah Arab Saudi menutup pintu bagi jemaah dari negara mana pun, termasuk Indonesia.

"Kemenag tidak cukup waktu menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji akibat cepatnya perubahan kebijakan Arab Saudi atau pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak mengirimkan jemaah ibadah haji dengan alasan keselamatan atau keamanan," kata Fachrul.