Denny Bocorkan Putusan MK, PDIP: Jangan Ciptakan Spekulasi Politik

29 Mei 2023, 18:11 WIB

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jakarta, IDN Times - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, angkat bicara perihal pernyataan pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, mengklaim memiliki informasi Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Hasto mengingkatkan Denny agar tidak menciptakan spekulasi politik.

"Jadi, di dalam politik kita mengikuti aturan main, kami sangat menyesalkan pernyataan Bapak Denny Indrayana yang tanpa menyebut sumber yang jelas, yang kemudian telah menciptakan suatu spekulasi politik, bahkan menuduh terjadinya suatu skenario politik tertentu, yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi," ujar Hasto di DPP PDIP, Jakarta, Senin (29/5/2023).

"Jadi, jangan di pengalaman Pak Denny di pemerintahan sebelumnya sepertinya kemudian terjadi di dalam pemerintahan saat ini," sambungnya.

1. PDIP singgung kenaikan suara di Pemilu 2014 dan 2019 karena hasil kerja organik

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Dalam kesempatan itu, Hasto menyinggung kenaikan suara PDIP pada Pemilu 2014 dan 2019 yang merupakan hasil kerja organik. Dia menegaskan, tidak ada rekayasa yang dilakukan dalam kemenangan PDIP pada Pemilu 2014 dan 2019.

"Kami bekerja secara organik mendapat dukungan rakyat, sehingga beliau harus mempertanggungjawabkan siapa sumber yang disebutkan yang telah menyebabkan suatu spekulasi politik yang tidak perlu," kata dia.

Lebih lanjut, Hasto meminta kepada semua pihak untuk menunggu dan bersabar terhadap keputusan MK soal gugatan sistem pemilihan proporsional terbuka menjadi tertutup. Menurunt dia, PDIP siap dengan putusan yang akan terjadi, baik itu sistem proporsional tertutup maupun terbuka.

2. Denny Indrayana enggan beberkan informasinya bersumber dari mana

Mantan Wakil Menkumham Denny Indrayana (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Denny Indrayana enggan membeberkan darimana sumber informasi tersebut. Hingga saat ini, MK pun belum memutuskan gugatan uji materi atas sistem proporsional terbuka.

“Pagi ini saya mendapat informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja,” kata Denny, dalam keterangan tertulis, Minggu (28/5/2023).

3. Denny sebut putusan tersebut dengan perbandingan pendapat hakim 6:3

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) RI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Denny menjelaskan keputusan yang diambil tidak sepenuhnya disetujui sembilan hakim MK. Sembilan hakim konstitusi yang akan memutus gugatan tersebut menghasilkan keputusan enam banding tiga (dissenting).

"Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya. Yang pasti bukan hakim konstitusi,” ucap politikus Partai Demokrat itu.

Terhadap putusan MK ini, Denny menilai, sistem pemerintahan di Indonesia akan kembali seperti era Orde Baru dengan ciri khas otoritarian dan koruptif.

“Maka kita kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif,” kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2011-2014 itu.

Denny juga menyinggung dalam kondisi seperti itu, kekuasaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan bergantung pada salah satu pihak atau kelompok.

“PK (Peninjauan Kembali) Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, atas Partai Demokrat, diduga ditukargulingkan dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA,” ucapnya.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.