Denny Indrayana Beber MK Akan Putuskan Pemilu Proporsional Tertutup
Jakarta, IDN Times — Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, membeberkan Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan Pemilu Legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup.
Denny enggan membeberkan darimana sumber informasi tersebut. Hingga saat ini, MK sendiri belum memutuskan gugatan uji materi atas sistem proporsional terbuka.
“Pagi ini saya mendapat informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja,” kata Denny dalam keterangan tertulis, Minggu (28/5/2023).
1. Denny sebut putusan tersebut 6:3
Denny mengatakan keputusan yang diambil tak sepenuhnya disetujui sembilan hakim MK. Sembilan hakim yang akan memutus gugatan tersebut menghasilkan keputusan enam banding tiga (dissenting).
“Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya. Yang pasti bukan hakim konstitusi,” ucapnya.
2. Sistem pemerintahan dinilai kembali seperti orde baru
Terhadap putusan MK ini, Denny menilai sistem pemerintahan di Indonesia akan kembali seperti era orde baru dengan ciri khas otoritarian dan koruptif.
“Maka kita kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif,” katanya.
Dia menyinggung dalam kondisi seperti itu, kekuasaan KPK akan bergantung pada salah satu pihak atau kelompok.
“PK Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, atas Partai Demokrat, diduga ditukargulingkan dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA,” ucapnya.
3. Gugatan uji materi proporsional terbuka diajukan oleh kader PDIP
Diketahui gugatan uji materi atas sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diajukan oleh sejumlah warga perseorangan, salah satunya merupakan kader PDIP.
Sistem pemilu proporsional terbuka yang berlaku saat ini dinilai para penggugat sebagai inskonstitusional dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.
Enam orang yang mengajukan gugatan uji materi terkait dengan sistem proporsional yakni Demas Brian Wicaksono (pemohon I), Yuwono Pintadi (pemohon II), Fahrurrozi (pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (pemohon IV), Riyanto (pemohon V), dan Nono Marijono (pemohon VI).
