Jakarta, IDN Times - Menangani kasus korupsi ternyata tak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh proses bahkan dengan waktu yang lama.
Hal itu juga dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mulai dari proses penyelidikan hingga tahap persidangan, membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan.
Belum lagi, ada tersangka yang hingga kini masih berstatus buronan. Siapa sajakah mereka? Berikut ulasan selengkapnya yang telah dirangkum IDN Times.
Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sejak 10 Juni 2019. Keduanya masuk DPO KPK sejak September 2019.
Penyidik KPK sudah memanggil keduanya untuk menjalani pemeriksaan. Namun, mereka tak kunjung hadir. Pasangan suami istri itu diduga merugikan keuangan negara Rp4,8 triliun.
Mantan Panglima GAM Wilayah Sabang Izil Azhar ditetapkan sebagai DPO KPK pada 26 Desember 2018. Dia bersama mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf terjerat kasus gratifikasi. Dalam kasus ini, Izil dan Irwandi Yusuf diduga menerima gratifikasi Rp32,4 miliar untuk pembangunan Dermaga Sabang.
Pemilik PT Borneo Lumbung Energy dan Metal, Samin Tan ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih. Dia menyuap Eni sebesar Rp5 miliar terkait pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT).
Samin Tan ditetapkan menjadi tersangka suap sejak 15 Februari 2019. Pada 6 Mei 2020, Samin Tan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK. Namun hingga kini, belum diketahui di mana keberadaannya.
Hiendra Soenjoto ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2011—2016. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak Desember 2019. Akan tetapi, sejak Februari 2020, Hiendra tak pernah memenuhi panggilan penyidik KPK.
Hiendra diduga kabur empat hari sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Hiendra diduga menyuap eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi sebesar Rp46 miliar melalui menantunya Rezky Herbiyono. Suap dilakukan guna memenangkan perkara perdata kepemilikan saham PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT).
Eks Calon anggota legislatif (Caleg) PDI Perjuangan, Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka usai menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Suap dilakukan untuk Pergantian Antarwaktu (PAW) dari anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) 1 Riezky Aprilia, kepada Harun Masiku.
Selain itu, suap dilakukan untuk menggantikan anggota DPR PDIP terpilih yang meninggal dunia bernama Nazarudin Kiemas. Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fredelina didakwa menerima suap Rp600 juta. Harun sendiri disebut kabur ke luar negeri. Hingga sekarang, belum diketahui keberadaan Harun.
Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya masih terus berupaya mencari para buronan KPK tersebut. Penyidik, kata Ali, sudah mencari ke beberapa titik terkait dugaan keberadaan para buron itu.
"Tentu mengenai tempat-tempatnya tidak bisa kami sampaikan. Karena ini kan teknis di lapangan dan penyidik dengan bantuan kepolisian terus melakukan pencarian," ucapnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Juli 2020.