Desakan Kepala BRIN Dicopot, Sekjen PDIP: Megawati Sudah Dengar

03 Feb 2023, 19:51 WIB

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman)

Jakarta, IDN Times - Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah agar mencopot Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan desakan itu terjadi karena dampak pemilu proporsional terbuka.

Hasto mengatakan, Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri juga sudah mendengar desakan Tri Handoko untuk dicopot.

"Ya sudah (Megawati sudah dengar). Itu akibat proporsional terbuka, di mana setiap anggota dewan kan mendorong program-program di dapilnya, padahal BRIN ini kan memang anggarannya terbatas," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2/2023).

1. PDIP terus dorong BRIN mengembangkan inovasi

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Dalam kesempatan itu, Hasto mengatakan, PDIP terus mendorong BRIN untuk melakukan riset dan inovasi. Dia mengklaim, BRIN selama ini banyak kinerja positif.

"Bahkan begitu banyak kinerja yang positif dari BRIN yang belum disampaikan ke publik. Karena itulah kami sudah menugaskan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Pak Utut, Sekretaris Fraksi Mas Bambang Pacul untuk melakukan komunikasi. Intinya, anggaran BRIN itu harus difokuskan pada membangun ekosistem untuk penelitian. Kalau elektoral itu, nanti yang lain," ucap dia.

2. Komisi VII DPR RI desak Tri Handoko dicopot dari kepala BRIN

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko. Foto: Dok IDN Times/Rendra Saputra

Sebelumnya, Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah mencopot Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Hal ini merupakan kesimpulan dari rapat dengar pendapat Komisi VII DPR dengan Kepala BRIN pada Senin, 30 Januari 2023.

DPR menilai, BRIN yang dipimpin Laksana masih memiliki sejumlah permasalahan yang tidak kunjung selesai, sejak dia menduduki jabatannya.

“Komisi VII DPR mendesak pemerintah untuk segera menggantikan kepala BRIN, mengingat berbagai permasalahan BRIN yang tidak kunjung selesai,” kata Ketua Komisi VII DPR Fraksi NasDem, Sugeng Suparwoto.

3. Minta ada audit khusus ke BRIN

Gedung Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) (brin.go.id)

Sugeng meminta ada audit khusus terhadap penggunaan anggaran BRIN 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Komisi VII DPR RI merekomendasikan untuk dilakukannya audit khusus dengan tujuan tertentu, terkait penggunaan anggaran BRIN tahun anggaran 2022 oleh BPK RI," katanya.