Alasan Kuat Kenapa DKI Prioritaskan Pejalan Kaki dan Pesepeda
Pesepeda melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (6/6/2021). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menambah jalur sepeda sepanjang 101 kilometer di Jakarta pada tahun 2021 yang bertujuan untuk memfasilitasi warga agar dapat bersepeda secara aman (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Dalam menangani transportasi di Ibu Kota, Pemprov DKI Jakarta menyatakan bakal memprioritaskan pejalan kaki dan pesepeda.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan, untuk menyediakan ruang bagi mereka, mau tidak mau pihaknya harus memanfaatkan jalur lalu lintas yang sudah ada.
Meskipun, kata dia, paradigma masyarakat dengan adanya fasilitas tersebut dinilai dapat mengurangi kapasitas ruas jalan. Misalnya, dari semula jalan 4 lajur menjadi 3 lajur karena diokupasi untuk jalur sepeda.
Namun, sejak 2018, pihaknya sudah melakukan perubahan paradigma dari sebelumnya bagaimana pemerintah menyediakan infrastruktur untuk mobilitas kendaraan, menjadi bagaimana mobilitas orang tanpa memikirkan mereka akan menggunakan apa.
"Ternyata setelah dilihat, yang paling banyak digunakan adalah kaki. Begitu ada pergerakan kaki jadi alat transportasi, maka Jakarta tempatkan ini di atas," kata Syafrin dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2022 yang digelar Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) di Jakarta, belum lama ini.
Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengamanatkan bahwa keselamatan utama di jalan yang pertama adalah pejalan kaki dan pesepeda.
Dengan demikian, apabila ada pejalan kaki, maka harus ada pula penggunaan angkutan umum secara masif. Sebab, kata dia, kedua hal tersebut merupakan kata kunci dalam penyelesaian transportasi Jakarta dari semula Car Oriented Development (COD) menjadi Transit Oriented Development (TOD).
Baca Juga: Kemacetan di Jakarta Sebabkan Kerugian Rp38 Triliun per Tahun
1. Prioritaskan pejalan kaki dan pesepada selesaikan masalah angkutan umum
IDN Times/SunariyahSyafrin mengatakan, Pemprov DKI Jakarta membuat program penanganan transportasi melalui Jaklingko yang memprioritaskan pejalan kaki dan pesepeda.
Sebab hal tersebut dinilai akan menyelesaikan masalah unik dalam angkutan umum.
"Yaitu tidak ada angkutan awal maupun akhir. First and last mile-nya selama ini tidak pernah dipikirkan, pemerintah hanya sediakan halte, koridor, sediakan sarananya, bangun stasiun, rel, selesai," ujar dia.
Menurut Syafrin, selama ini tidak pernah ada yang memikirkan bagaimana orang dapat menjangkau halte atau stasiun. Apakah mereka memerlukan moda transportasi atau hanya perlu berjalan kaki.
Dengan demikian, apabila pejalan kaki dan pesepeda diletakkan di posisi paling atas, ujar dia, maka seluruh pihak akan berpikir apakah dari rumah memerlukan pedesterian atau tidak.
"Maka kita harus bangun itu sama-sama. Dari rumah ada jalur sepeda terintegrasi dengan simpul transportasi tadi, apakah stasiun atau halte bus bahkan terminal. Artinya, dengan memberikan prioritas pertama, otomatis sudah bisa selesaikan salah satu masalah angkutan umum," ujar dia.
Editor’s picks
Baca Juga: Jokowi Minta Heru Tangani Banjir dan Macet Usai Jadi Pj Gubernur DKI
2. Penyediaan infrastruktur pejalan kaki dan pesepeda
IDN Times/Gregorius AryodamarSyafrin mengatakan, dalam implementasi program Jaklingko, integrasi fisik harus diimbangi dengan penyediaan infrastruktur pejalan kaki dan sepeda.
Saat ini, terdapat beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dengan pola penyediaan fasilitas pejalan kaki di Jakarta berupa konsep complete street.
"Masyarakat akan sadar bahwa di jalan, pengendara roda 4 bukanlah raja, pengendara motor juga tapi ada pengendara lain yaitu pesepeda, pengguna jalan lainnya yaitu pejalan kaki yang harus diberi ruang," kata dia.
Oleh karena itu, paradigma masyarakat soal penyediaan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda mengurangi kapasitas jalan, secara perlahan diubah. Dengan penyediaan jalan pola complete street, maka diharapkan akan ada perubahan kualitas lingkungan.
"Dengan pola ini akan terlihat bahwa akan ada integrasi antara transportasi dengan tata ruang sekitar. Begitu pedestrian dibangun, orang akan lihat di sini tamannya indah, gedungnya baik. Jika tidak dilakukan, maka tidak akan ada integrasi antara transportasi dengan tata ruang. Ini yang dilakukan Jakarta," kata dia.
Baca Juga: Jalur Sepeda 500 Km Tak Tercapai, Anies Perpanjang Target Sampai 2026
3. Sudah ada jalur pesepeda sepanjang 114,5 dari target 265 kilometer
Jalur sepeda Banjir Kanal Timur, Duren Sawit, Minggu (21/6/2020) (IDN Times/Uni Lubis)Adapun Pemprov DKI Jakarta terus menyediakan jalur untuk pejalan kaki dan pesepeda. Khusus jalur sepeda, pada tahun 2022 pihaknya menargetkan sepanjang 300 kilometer.
"Saat ini, penyediaan jalur sepeda sudah tersedia 114,5 kilometer, trotoar 265 kilometer yang sudah terbangun," kata Syafrin.
Seiring dengan itu, dalam rangka mendukung aktivitas masyarakat yang tidak memiliki sepeda, Pemprov DKI pun menyediakan bike sharing.
"Ada 67 titik tambat bike share dan 578 sepeda. Ini juga sekaligus upaya untuk pencapaian kota global untuk Jakarta," ucap dia.
Baca Juga: Anies Targetkan Jalur Sepeda Sepanjang 196,45 Km Tahun 2022
Berita Terkini Lainnya
