Di Tengah Pandemik, 50 Ribu Buruh Bakal Gelar Aksi May Day Besok

Said menjelaskan, dua isu utama yang akan diusung adalah Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota (UMSK) dan UU Cipta Kerja. Saat ini KSPI tengah melakukan uji formil dan uji materiil terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Bagi kami, UU Cipta Kerja menghilangkan kepastian kerja (job security), kepastian pendapatan (income security), dan jaminan sosial (social security),” kata Said.

Terkait dengan tidak adanya kepastian kerja, kata Said, hal ini tercermin dari dibebaskannya penggunaan outsourcing untuk semua jenis pekerjaan. Dia menilai, bisa saja seluruh buruh yang dipekerjakan oleh pengusaha adalah buruh outsourcing.

"Begitu pun dengan buruh kontrak, yang saat ini tidak ada lagi batasan periode kontrak. Sehingga buruh bisa dikontrak berulang-ulang hingga puluhan kali," jelasnya.

Selain itu, Said juga menyoroti ketidakpastian pendapatan. Hal ini terlihat dari dihilangkannya upah minimum sektoral. Terdapat klausa bahwa upah minimum kabupaten/kota “dapat” ditetapkan.

"Kata 'dapat' di sini artinya, UMK bisa ditetapkan dan bisa juga tidak. Jika tidak ditetapkan, maka akan terjadi penurunan daya beli buruh yang signifikan," kata Said.

Begitu pun dengan tidak adanya jaminan sosial. Keberadaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), menurut Said, belum mampu memberikan proteksi kepada buruh yang kehilangan pekerjaan. Selain buruh kontrak dan outsourcing akan sulit mengakses JKP, dana JKP pun diambil dari dana JKK dan JKM. "Sehingga ke depan dikhawatirkan akan terjadi gagal bayar," ungkapnya.

Said mengatakan, KSPI sudah bertemu dan berkoordinasi dengan gerakan mahasiswa seperti BEM SI, KAMMI, dan beberapa BEM di kampus besar terkait dengan aksi May Day. Saat May Day nanti, mahasiswa dan buruh akan bersatu dan turun jalan bersama untuk menyuarakan penolakan terhadap Omibus Law.

“Karena masalah Omnibus Law bukan hanya masalah kami yang saat ini sedang bekerja. Tetapi juga generasi muda yang nanti akan memasuki pasar kerja,” kata dia.