Dibahas di Debat Capres, Ini Bocoran Persoalan Energi di Indonesia

Kenapa minyak Indonesia defisit? Hal itu karena ketergantungan terhadap BBM impor yang sangat besar yang mencapai 41 persen dari konsumsi BBM. Sudah begitu, kondisi ini akan semakin parah melihat produksi migas yang cenderung menurun, lebih rendah 30 persen di 2018 dibandingkan 2014.

“Investasi migas yang anjlok, khususnya di hulu sehingga sulitnya dorong produksi, dipengaruhi erat oleh kurangnya koordinasi dan kepastian kebijakan serta bolongnya UU migas,” kata Direktur INDEF Berly Martawardaya.

Oh ya, perlu kamu ketahui, menurut data Bappenas bahwa kebutuhan energi diperkirakan akan terus meningkat dan mencapai 2.744 juta Barrel Oil Equivalent (BOE) pada 2024.

Yup, karena kebutuhan energi makin bertambah sementara produksinya terus menurun, mau gak mau impor menjadi pilihan. Tapi hal itu berdampak pada defisit neraca perdagangan migas yang menembus rekor baru pada 2018 sebesar USD 8,57 milar dimana USD 12,4 miliar dari defisit migas.

“Sedangkan neraca non-migas surplus USD 3,84 miliar sehingga kurs rupiah terhadap dolar tertekan di 2018 hingga menembus Rp 15200/1 USD di akhir Oktober 2018,” ujar Berly.

Akibat suplai energi Indonesia masih didominasi oleh energi tak terbarukan yang mencapai 91,6 persen. Ditambah pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) baru mencapai 8,4 persen sehingga masih sangat jauh dari target 23 persen Energi Baru Terbarukan (EBT) di 2025. membuat Indonesia sulit diversifikasi energi yang menjamin kemandirian energi.

Kenapa hal itu terjadi? Pertama adalah karena batalnya pembangunan Mass Rapid Transport di beberapa daerah urban besar. Kedua, tertundanya kebijakan serta insentif mobil listrik terus tingkatkan demand energi.

“Masih tingginya subsidi BBM yang ditanggung Pertamina juga kurangi minat terhadap transportasi publik atau kendaraan hemat energi selain gerus penerimaan Pertamina,” papar Berly.

Lalu apa solusinya?

“Pada sisi supply, pemerintah perlu  menuntaskan revisi UU Migas dan tingkatkan insentif fisikal untuk pengembangan EBT,” ujar Berly.

Kedua, juga perlu moratorium PLT batubara dan disel untuk mencapai target bauran energi 2025. Karena kalau gak dilakukan, habisnya minyak bumi dalam waktu sekitar 12 tahun dan gas bumi dalam sekitar 30 tahun hanya mempersempit waktu Indonesia untuk transisi ke energi terbarukan.

“Apabila dalam lima tahun ke depan tidak ada perubahan kebijakan nyata pada sisi supply dan demand, maka Indonesia akan menjadi pengimpor BBM terbesar dunia yang menggerus kesejahteraan masyarakat dan kurs rupiah serta ciptakan ketergantungan Indonesia pada negara produsen migas,” jelas Berly.

Mau terus impor guys?

Solusi untuk masalah di atas lainnya adalah perlu banget kebijakan untuk menurunkan pertumbuhan konsumsi energi. Misalnya nih sarana transportasi masal publik kayak MRT, LRT, BRT perlu ditingkatkan alokasi APBN dengan bekerja sama dengan pemda di daerah urban.

“Kebijakan dan insentif fiskal untuk kendaraan listrik tidak bisa ditunda lagi,” kata Berly.

Terakhir, Berly menyarankan perlunya dibentuk dana abadi energi yang diinvestasikan untuk mendorong kemandirian dan kedaulatan energi negara di masa depan.