Data COVID Beda Jauh Depok-Kemenkes Gelar Rekonsiliasi, Ini Hasilnya
Ilustrasi tenaga kesehatan (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Depok, IDN Times - Pemerintah Kota Depok bersama Kementerian Kesehatan telah menyelesaikan perbedaan data COVID-19. Sebelumnya, Satgas Penanganan COVID-19 Kota Depok meminta pemerintah pusat untuk melakukan rekonsiliasi terkait data COVID-19 yang berbeda antara Pemda Depok dan pemerintah pusat.
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, rekonsiliasi data telah dilaksanakan antara PICODEP (Pusat Informasi COVID-19 Depok) dan NAR (New All Record) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hal itu sebagai tindak lanjut dari surat Wali Kota Depok Nomor 005/416-Satgas, yang dikeluarkan pada 10 Agustus 2021 tentang
undangan rekonsiliasi data COVID-19.
"Sebagai kesepakatan akhir rekonsiliasi telah dilaksanakan rapat pada 22 Agustus 2021," ujar Idris dalam keterangan tertulis, Kamis (26/8/2021).
Baca Juga: Cerita Nakes di Depok Terpapar COVID-19 Meski Pakai APD saat Bertugas
1. Kasus aktif COVID-19 di Kota Depok total 3.410
(ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)Idris mengungkapkan, data hasil rekonsiliasi antara New All Record (NAR) milik Kemenkes dengan Pusat Informasi COVID-19 Kota Depok (PICODEP), telah sesuai dalam Aplikasi NAR pada 26 Agustus. Pada rilis tersebut, total COVID-19 di Depok 103.230 kasus, sedangkan total meninggal 2.011 kasus, dan total sembuh 97.809 kasus.
"Sedangkan kasus konfirmasi aktif mencapai 3.410 kasus, dengan persentase mencapai 3,3 persen," ucap Idris.
Data tersebut telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Depok, Kementerian Kesehatan, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Data tersebut kini telah dirilis pada Aplikasi NAR milik pemerintah pusat.
2. Data COVID-19 penting untuk merumuskan kebijakan
Editor’s picks
Walikota Depok, Mohammad Idris. (IDN Times/Dicky)Idris mengapresiasi seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan hingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena dapat menyelesaikan rekonsiliasi data dengan Pemerintah Kota Depok. Begitupun respons dari permohonan rekonsiliasi data yang disampaikan Pemerintah Kota Depok yang mau melakukan penyelesaian bersama.
"Kami menyadari bahwa data adalah vital sebagai basis dalam perumusan kebijakan," ucap Idris.
Dia menuturkan, segala kekurangan pada sistem dan mekanisme pelaporan di daerah maupun di pusat, dapat diperbaiki bersama. Hal itu guna menyelaraskan seluruh data kasus COVID-19 dari beragam sumber, baik auto verif maupun nonauto verif yang sudah diklarifikasi dapat diinput seluruhnya di aplikasi NAR.
3. Ini perbedaan data Satgas COVID-19 Depok dan Satgas COVID-19 pemerintah pusat sebelumnya
Perbedaan data kasus COVID-19 antara Kota Depok dengan Pemerintah Pusat. (Istimewa)Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Depok Dadang Wihana mengatakan, terdapat GAP atau perbedaan data antara Pemerintah Kota Depok dan pemerintah pusat. Dadang merinci perbedaan data antara yang dimiliki daerah dengan data Satgas COVID-19 pusat per 5 Agustus 2021.
"Satgas Depok mencatat total ada 92.509 kasus konfirmasi COVID-19, sedangkan Satgas COVID-19 pusat mencatat 85.332 kasus. Terdapat perbedaan 7.177 kasus," ujar Dadang.
Untuk angka kasus aktif COVID-19, Satgas Depok mendata ada 9.519 kasus, sedangkan Satgas pusat merilis ada 26.932 kasus. Sehingga terjadi perbedaan data kasus aktif COVID-19 sebanyak 17.413 kasus. Sedangkan, angka kesembuhan yang dimiliki Kota Depok yakni 81.198 kasus. Namun Satgas COVID-19 pusat hanya mencatat sebanyak 57.231 kasus, sehingga selisih data mencapai 23.967 kasus.
"Untuk jumlah pasien yang meninggal dunia yang tercatat dari Satgas Depok sebanyak 1.792 kasus, sedangkan Satgas pusat sebanyak 1.169 kasus. Artinya terjadi selisih angka sebanyak 623 kasus," ungkap Dadang.
Baca Juga: Tak Unduh Aplikasi Peduli Lindungi, Warga Depok Dilarang Masuk Mal
Topik:
Berita Terkini Lainnya
