Diendorse Jokowi, PSI Siap Berapapun Ambang Batas Parlemen

24 Sep 2026, 22:08 WIB3 min read

Muhammad Ilman Nafian

News

Channel

Add Us on Google

Diendorse Jokowi, PSI Siap Berapapun Ambang Batas Parlemen

Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni (dok. Istimewa)

Intinya Sih

PSI menyatakan siap menghadapi berapa pun ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029, meski menyoroti putusan MK agar formulasi threshold mencegah suara rakyat tidak terwakili.
Raja Juli Antoni menyebut PSI mengandalkan pengalaman dua pemilu, kepemimpinan Kaesang, dan dukungan Jokowi; kajian soal skema Pilpres-Pileg 2029 masih dilakukan.
PDIP menilai ambang batas ideal berada di kisaran 4–7 persen demi efektivitas parlemen, sambil menunggu pembahasan bersama seluruh partai di DPR.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, mengatakan partainya siap dengan berapapun putusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) pada Pemilu 2029. Sebab, PSI tidak berada di Parlemen. Raja Juli mengatakan, PSI siap bertarung pada Pemilu 2029. Sebab, PSI mendapat endorse dari Presiden ketujuh RI, Joko "Jokowi" Widodo.

“Ya kami pada dasarnya kita tidak ada di parlemen, tidak ada di DPR ya. Apa pun yang diputuskan oleh parlemen, PSI insyaallah siap ya. Apalagi insyaallah dengan pengalaman dua kali pemilu, sekarang ada Mas Kaesang sebagai Ketua Umum, dan kemudian Pak Jokowi insyaallah juga full meng-endorse PSI, insyaallah kami tidak ada masalah" ujar Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/9/2026).

"Yang jadi persoalan adalah keputusan MK ya, yang terang-terang mengatakan bahwa perlu ada formulasi yang lebih tepat agar suara rakyat itu tidak mubazir, suara rakyat tidak sia-sia. Kan sudah ada tuh angkanya ya, sekitar 16 juta suara yang kemudian tidak ada representasinya di DPR dengan threshold empat persen," sambungnya.

Terkait dengan wacana Pilpres dan Pileg pada Pemilu 2029, Raja Juli mengaku PSI belum mengkaji lebih dalam.

"Saya belum terlalu mengkaji itu, jadi mungkin sekarang tim kami bekerja terus, mungkin nanti akan kita adakan diskusi publik juga untuk merespons lebih komperhensif tentang Undang-Undang Pemilu," kata dia.

1. Apa kata PDIP?

Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Deddy Sitorus menyambut baik keputusan Eks Menko Polhukam Mahfud MD untuk bergabung menjadi bagain Komite Reformasi Polri. (IDN Times/Amir Faisol)

Secara terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevry Sitorus, mengatakan angka ideal parliamentary threshold 4-7 persen. Mulanya, Deddy menyinggung mengenai suara yang tidak terkonversi menjadi kursi di parlemen. Menurutnya, semua partai juga mengalami kehilangan suara yang tidak terkonversi.

Partai-partai yang lolos ke parlemen pun mengalami kehilangan suara-suara yang tidak terkonversi menjadi kursi (unrepresented votes). Tetapi karena kita menggunakan sistem konversi dengan metode divisor Sainte-Laguë, suara yang tidak terkonversi itu tidak disebut suara hangus. Hitungan saya, suara partai parlemen yang unrepresented itu bisa mencapai 70 juta suara secara total," ujar Deddy dalam keterangannya, dikutip Selasa (22/9/2026).

Sementara itu, ada 15-16 juta suara partai politik nonparlemen yang suaranya tidak terkonversi. Menurutnya, hal tersebut terjadi di semua negara yang mengadakan pemilu.

"Sementara bagi partai yang tidak memenuhi ambang batas masuk parlemen (parliamentary threshold) memang sering kali disebut sebagai suara hangus karena secara total tidak terkonversi sebagai kursi (wasted votes)," ucap dia.

"Angka ideal untuk threshold itu menurut saya tidak bisa ditentukan oleh jumlah suara terbuang, tetapi dari tujuan pemilu itu sendiri. Jika tujuannya adalah melakukan konsolidasi demokrasi dan penguatan efektivitas parlemen, maka semakin tinggi threshold semakin baik," kata dia.

2. Angka parliamentary threshold idealnya 4-7 persen

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. (IDN Times/Amir Faisol)

Meski demikian, Deddy menyebut angka ideal parliamentary threshold 4-7 persen. Tujuannya, agar jumlah anggota DPR RI bisa tercukupi.

"Kalau tujuan pemilunya adalah kedua hal di atas, maka range threshold yang ideal bagi partai untuk lolos ke parlemen adalah antara 4–7 persen. Dengan demikian, terdapat jumlah yang minimal hingga optimal bagi fraksi parpol di DPR untuk mengisi perwakilan di setiap Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD)," ucap dia.

3. PDIP masih menunggu pembahasan

Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus (IDN Times/Amir Faisol)

Deddy yang juga anggota Komisi II DPR RI mengatakan, PDI Perjuangan masih menunggu pembahasan parliamentary threshold di parlemen. Menurutnya, hal itu tidak bisa dibahas oleh dua partai saja, harus melibatkan semua partai politik yang ada di DPR RI.

"Menurut saya, tidak cukup hanya mengatur batas bawah dengan setidaknya 2 partai mendukung paslon. Harus diatur juga batas atas agar terdapat setidaknya 3–4 pasangan calon. Dengan demikian, masyarakat memiliki pilihan lebih banyak pasangan calon. Hanya mengatur batas minimal 2 partai pengusung berpotensi hanya menghasilkan 2 pasangan calon. Misalnya, 6 partai mengusung 1 paslon dan 2 partai lainnya mengusung 1 paslon, sementara partai non-parlemen harus masuk ke salah satu kubu," imbuhnya.