Samakan Persepsi soal Penanganan HAM Berat, Yusril Ubah Pokja Jadi Tim
Yusril mengganti istilah Pokja menjadi Tim Koordinasi untuk menyamakan persepsi dan prosedur antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.
Kemenko menyatakan koordinasi tidak mengambil alih kewenangan Komnas HAM sebagai penyelidik maupun Kejaksaan Agung sebagai penyidik.
Dari 17 kasus yang dibahas pemerintah, empat telah dibawa ke Pengadilan HAM, sementara 13 lainnya masih menghadapi kebuntuan hukum.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengubah penyebutan kelompok kerja (Pokja) penanganan 13 kasus pelanggaran HAM berat menjadi Tim Koordinasi. Langkah itu disebut untuk menyamakan persepsi Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, bukan mencampuri kewenangan kedua lembaga.
"Saya lebih suka menamai tim ini sebagai Tim Koordinasi untuk menyamakan persepsi dan prosedur, bukan pokja yang membahas substansi kewenangan penyelidik dan penyidik antara Komnas HAM dengan Kejaksaan," kata Yusril, Senin (9/11/2026).
1. Yusril sebut tak ada intervensi
Menko Yusril Ihza Mahendra (IDN Times/Aryodamar) Yusril menjelaskan, pembentukan tim tersebut merupakan bagian dari fungsi koordinasi Kemenko untuk mencari solusi atas hambatan prosedural penanganan perkara pelanggaran HAM berat. Dia menyebut, tim tidak akan mengambil alih kewenangan Komnas HAM sebagai penyelidik maupun Kejaksaan Agung sebagai penyidik.
"Tugas Kemenko adalah melakukan koordinasi untuk mencari tahu apa sebabnya hasil penyelidikan Komnas HAM sebagian besar mandeg di Kejaksaan dan mencari jalan keluar mengatasinya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan tugas dan kewenangan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang berat kepada Komnas HAM, sementara penyidikannya kepada Kejaksaan Agung," ujar Yusril.
2. Yusril soroti perbedaan persepsi Komnas HAM dan Kejaksaan
Konferensi pers Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat. (IDN Times/Lia Hutasoit) Menurut dia, persoalan yang perlu diselesaikan adalah perbedaan pemahaman mengenai standar dan prosedur penyelidikan serta penyidikan. Selama ini, penyelidikan dilakukan Komnas HAM, sedangkan penyidikan berada di bawah kewenangan Kejaksaan Agung.
"Yang ingin kita pecahkan bukan pencampuradukan kewenangan, tetapi prosedur penyelidikan dan penyidikan, yakni bagaimana Komnas HAM dan Kejaksaan dapat mempunyai pemahaman yang sama tentang apa yang menjadi tugas penyelidikan dan apa yang menjadi tugas penyidikan. Menyamakan standar dan persepsi itulah yang harus dipecahkan bersama supaya hasil penyelidikan Komnas tidak sia-sia dan dimentahkan oleh penyidik Kejaksaan," kata dia.
3. Yusril sebut pemerintah bisa koordinasi dengan KPK dan MA
Konferensi pers Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat. (IDN Times/Lia Hutasoit) Yusril menilai, koordinasi pemerintah dengan lembaga negara tidak otomatis berarti intervensi terhadap independensi lembaga tersebut. Dia mencontohkan koordinasi yang dilakukan pemerintah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Pemerintah sering juga berkoordinasi dengan KPK dan Mahkamah Agung, sejauh menyangkut hal-hal prosedural tanpa mengganggu independensi masing-masing lembaga. Koordinasi seperti itu tidak berarti pemerintah mencampuri kewenangan lembaga-lembaga tersebut," kata Yusril.
Persoalan ini bermula dari rencana pembentukan pokja untuk menangani 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang berkas penyelidikannya telah diserahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung.
Dalam rapat koordinasi sebelumnya, Yusril menyebut terdapat hambatan prosedural dan perbedaan persepsi antara penyelidik dan penyidik yang membuat penanganan kasus-kasus tersebut mandek.
Namun, Anggota Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, membantah lembaganya pernah menyepakati keterlibatan dalam pokja. Dia juga menolak Komnas HAM bergabung karena lembaganya merupakan institusi independen dan telah menyelesaikan kewenangan penyelidikan sesuai UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Namun Yusril mengatakan Amiruddin memang tak hadir dalam rapat itu.
"Amiruddin tidak hadir rapat tadi, sehingga dia salah persepsi terhadap substansi pembicaraan," kata Yusril kepada IDN Times, secara terpisah.
4. Baru empat kasus dibawa ke pengadilan HAM
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (23/9/2026). (IDN Times/Lia Hutasoit) Dalam penanganan pelanggaran HAM berat, Komnas HAM memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, sedangkan penyidikan dan penuntutan berada di tangan Kejaksaan Agung sesuai UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dari 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang dibahas pemerintah, empat kasus telah dibawa ke Pengadilan HAM, yakni Timor Timur, Tanjung Priok, dan Abepura.
Namun, seluruh terdakwa dalam perkara tersebut dinyatakan bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sementara itu, 13 kasus lainnya masih menghadapi kebuntuan dalam proses hukum meski berkas hasil penyelidikannya telah diserahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung. Pemerintah kemudian membentuk tim koordinasi untuk mencari solusi atas hambatan penanganan perkara tersebut.
