Komnas HAM Bantah Sepakat Gabung Pokja Bentukan Menko Yusril
Komnas HAM membantah pernah menyepakati keterlibatan dalam Pokja bentukan Yusril untuk menangani 13 kasus pelanggaran HAM berat.
Kehadiran Wakil Ketua Komnas HAM dalam rapat koordinasi tidak dianggap sebagai persetujuan institusi.
Komnas HAM menyatakan kewenangan penyelidikan telah selesai, sedangkan tindak lanjut berkas berada di tangan Jaksa Agung.
Jakarta, IDN Times - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membantah telah menyepakati keterlibatan dalam kelompok kerja (Pokja) bentukan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, untuk menangani 13 kasus pelanggaran HAM berat. Anggota Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, menyebut lembaganya tidak pernah membahas maupun mengambil keputusan untuk bergabung dalam Pokja tersebut.
"Komnas HAM tidak pernah membahas dan menyepakati adanya Pokja dan terlibat di dalam Pokja yang dibentuk Menko tersebut," kata Amiruddin kepada IDN Times, Senin (9/11/2026).
1. Kehadiran Wakil Ketua bukan persetujuan Komnas HAM
Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab (IDN Times/Axel Jo Harianja) Amiruddin menjelaskan, kehadiran Wakil Ketua Komnas HAM dalam rapat koordinasi bersama Yusril tidak bisa dianggap sebagai persetujuan institusi. Sebab, keputusan terkait keterlibatan lembaga harus melalui mekanisme Rapat Paripurna.
"Kehadiran Wakil Ketua itu tidak untuk membuat keputusan dan kesepakatan. Karena keputusan di Komnas HAM dibuat dalam Rapat Paripurna. Rapat Paripurna Komnas HAM belum pernah membahas dan memutuskan terlibat dalam Pokja bentuk Menko itu," ujarnya.
2. Komnas HAM tolak masuk pokja bentukan Yusril
Konferensi pers Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat. (IDN Times/Lia Hutasoit) Komnas HAM sebelumnya menolak terlibat dalam Pokja tersebut. Amiruddin beralasan Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri sehingga tidak seharusnya menjadi bagian dari kerja eksekutif pemerintah.
Dia juga menyebut Komnas HAM telah menyelesaikan kewenangannya sebagai penyelidik terhadap 13 kasus pelanggaran HAM berat. Selanjutnya, kewenangan menindaklanjuti berkas penyelidikan berada di tangan Jaksa Agung.
3. Yusril Bentuk Pokja untuk atasi mandeknya 13 kasus HAM
Konferensi pers Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat. (IDN Times/Lia Hutasoit) Sebelumnya, Yusril mengumumkan pembentukan Pokja yang dipimpin Wakil Menko Kumham Imipas, Otto Hasibuan. Tim tersebut dibentuk untuk mencari solusi atas mandeknya penanganan 13 kasus pelanggaran HAM berat yang berkas penyelidikannya telah diserahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung.
Yusril menyebut terdapat hambatan prosedural dan perbedaan persepsi antara Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik.
Penanganan 13 kasus pelanggaran HAM berat selama ini disebut menghadapi kebuntuan dalam proses hukum. Komnas HAM memiliki kewenangan melakukan penyelidikan berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Setelah penyelidikan selesai, berkas diserahkan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti melalui penyidikan. Namun, menurut paparan Yusril, proses tersebut mengalami hambatan karena persoalan prosedural dan perbedaan persepsi mengenai pemenuhan unsur pelanggaran HAM berat.
Yusril menyebut dari 17 kasus yang dibahas, empat di antaranya telah disidangkan, yakni Timor Timur, Tanjung Priok, dan Abepura, sementara 13 kasus lainnya belum menemukan titik terang penyelesaian.
