Digelar Tertutup, Uji Kelayakan Calon Kepala BIN Dipimpin Puan

16 Okt 2024, 13:01 WIB

Santi Dewi

Ketua DPR, Puan Maharani. (dok. IDN Times/Istimewa)

Intinya sih...

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Kepala BIN.
Pengangkatan Kepala BIN baru akan dilakukan sebelum pemerintahan Presiden Jokowi berakhir.
Presiden Jokowi sudah berkoordinasi dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto soal penunjukkan Herindra sebagai Kepala BIN.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada Rabu (16/10/2024) siang. Namun, uji kepatutan dan kelayakan itu dilakukan secara tertutup di ruang komisi I DPR.

Proses uji kepatutan dan kelayakan dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan pimpinan DPR lainnya.

"(Acara fit and proper test) tertutup. Nanti, sesudahnya ya," ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu.

Herindra sudah tiba di gedung parlemen pada pukul 10.53 WIB. Ia tampak mengenakan jas dan dasi berwarna biru cerah.

Ketika tiba, ia didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Adies Kadir, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Namun, Herindra enggan berkomentar lebih jauh soal proses uji kepatutan dan kelayakan yang dijalaninya hari ini.

"Nanti aja ya," katanya singkat.

1. Pelantikan Kepala BIN akan diupayakan bersamaan dengan menteri di kabinet

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra tiba di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Proses pengangkatan Kepala BIN baru bakal dikebut sebelum pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo berakhir. Pergantian Kepala BIN tersebut cukup mengejutkan karena dilakukan beberapa hari jelang dilakukan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Herindra akan dilantik bersamaan dengan calon menteri kabinet Prabowo.

"Jadi, rencananya kami hari ini usai memberikan pertimbangan, besok akan langsung diparipurnakan. Setelah itu, kami berkirim surat ke presiden," ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra itu tak menampik pelantikan Herindra disesuaikan dengan pelantikan menteri pilihan Prabowo.

"Nah, kalau keburu, pelantikannya mungkin akan bersamaan dengan para menteri kabinet tanggal 21 (Oktober)," katanya.

2. Jokowi berkoordinasi dengan Prabowo soal penunjukan Herindra

Wakil Menteri Pertahanan, M. Herindra ketika meninjau jet tempur Rafale buatan Prancis. (Dokumentasi Kemenhan)

Sementara, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko "Jokowi" Widodo sudah berkoordinasi dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto soal penunjukkan Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Budi Gunawan.

"Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala BIN setelah mendapatkan pertimbangan DPR RI," ujar Ari.

"Terkait proses pemberhentian dan pencalonan Kepala BIN telah dibicarakan/didiskusikan dengan Presiden terpilih," katanya.

Secara terpisah, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan, Prabowo ingin melantik Herindra sebagai Kepala BIN bersamaan dengan menteri.

"Pengangkatan dan pemberhentian kepala BIN harus melewati proses pertimbangan di DPR. Pak Prabowo ingin melantik menteri-menteri dan Kepala BIN bersamaan, maka proses di DPR mengenai pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan harus dilakukan lebih awal," ujar Hasan di dalam keterangan tertulis.

3. PDIP terima Budi Gunawan dicopot dari posisi Kepala BIN

Budi Gunawan membawakan sambutan dalam Pelantikan Taruna Mula Tahun 2023 di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Sentul, Bogor, Rabu (20/12). (Instagram @budigunawan.official)

Sementara, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Bambang Wuryanto tak menampik pihaknya jengkel ketika mengetahui Budi Gunawan dicopot di penghujung kepemimpinan Jokowi. Namun, ia memahami penunjukan Kepala BIN merupakan hak prerogatif seorang presiden.

"Begini adinda, dikau itu boleh jengkel, boleh gak suka, tetapi orang juga harus bicara tentang, yowes mau apalagi. Kamu juga sering ngalami toh?" ujar pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa.

Meski begitu, PDIP menerima dengan legawa keputusan Jokowi itu. Sebab, hal tersebut di luar kewenangannya.

"Kita bicara kewenangan saja, bos. Kewenangan, kewenangan orang kan gitu yo. Bambang Pacul juga punya kewenangan," tutur dia.

"Ya terimalah. Pasti kita terima keputusan. Pasti diterima," imbuhnya.