Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo buka suara terkait isu akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Dia menanggapi dengan tertawa.
"Saya sementara ini ketua Indonesia saja," ujar Jokowi, seraya tertawa, seperti diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/3/2024).
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, merasa heran dengan isu Presiden Jokowi akan menjadi penggantinya di partai berlambang pohon beringin itu.
"Kata siapa?" tanya Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.
Sementara, pengamat politik Ujang Komarudin menilai, Jokowi tak memenuhi syarat bila ingin jadi orang nomor satu di Golkar.
"Ya, sebetulnya kalau Jokowi Jadi ketum Golkar kan tidak memenuhi syarat, kan Ketum Golkar itu harus pernah jadi pengurus di tingkat pusat, daerah, atau organisasi pendiri selama lima tahun. Lalu juga pernah aktif di organ selama lima tahun, lalu didukung oleh 30 suara pemilih minimal. Kan gitu," ujar Ujang kepada IDN Times, Rabu (20/3/2024).
Ujang menerangkan, syarat menjadi ketua umum sudah tertulis di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar. Dia mempertanyakan apakah kader Golkar rela AD/ART partai diubah demi mengakomodasi individu tertentu.
"Jadi, itu kan tidak memenuhi syarat juga dalam konteks bisa menjadi ketua umum, tetapi kalau AD/ART-nya diubah, tapi apakah mau kader-kader Golkar mengubah seenaknya AD/ART, itu hanya untuk mengakomodir individu atau orang-orang tertentu," ucap pengajar di Universitas Al Azhar Jakarta itu.
Ujang menyampaikan, bila terjadi perubahan AD/ART untuk mengakomodasi Jokowi jadi Ketua Umum Golkar, tentu akan mencoreng nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Karena bagaimana pun Partai Golkar adalah partai besar yang harus menjaga muruah dan rohnya, dalam konteks itu penuhi dulu persyaratan Jokowi untuk menjadi ketua umum," kata dia.
Bahkan, menurut Ujang, Jokowi bisa dicap sebagai 'begal' partai apabila memaksa jadi Ketua Umum Golkar.
"Kalau misalkan dipaksakan Jokowi jadi ketua umum, tentu ini merupakan cara-cara yang tidak sehat, yang terjadi di Partai Golkar dan itu bisa merusak Partai Golkar dan secara umum merusak demokrasi di Indonesia dan tentu tidak akan bagus juga bagi Pak Jokowi, karena Pak Jokowi dianggap tanda kutip membegal Partai Golkar kalau tidak memenuhi syarat (menjadi ketum)," ucap dia.