Wapres Gibran siap ditugaskan di mana saja sesuai perintah presiden, termasuk di Papua dan IKN.
Wapres mengaku lebih sering bekerja di lapangan untuk memastikan program Presiden Prabowo berjalan baik.
Tidak ada aturan resmi Wapres harus ngantor di IKN, pembangunan IKN tetap berjalan.
Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka, buka suara soal adanya dorongan agar ia berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
"Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus," kata dia kepada awak media di Riau, Senin (28/7/2025).
Sebagai informasi, Gibran juga sempat diisukan diminta berkantor ke Papua. Namun, pemerintah mengklarifikasi, kantor Wapres tetap berada di Jakarta sebagai pusat pemerintahan.
Putra sulung Presiden ketujuh RI, Joko "Jokowi" Widodo itu mengaku sebagai pembantu presiden ia siap ditugaskan di mana saja, asalkan sesuai dengan mandat Presiden Prabowo Subianto.
"Yang jelas ini saya sebagai pembantu presiden, siap ditugaskan di mana saja, di Papua, di IKN, kami menunggu perintah Presiden," ungkap Gibran.
Gibran mengaku bisa berkantor di mana saja. Ia menyebut lebih sering bekerja di lapangan untuk memastikan program, visi, dan misi Presiden Prabowo berjalan baik.
"Dan sebagai pembantu presiden harus siap, dan kalau saya, kemarin kan sudah, minggu lalu sudah saya tegaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja, karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik," tutur dia.
Sementara, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memastikan tidak ada wacana membuat aturan Wapres Gibran berkantor di IKN.
"Kan tadi sudah dijelaskan, IKN kita terima semua masukan, tapi tidak ada rencana seperti itu," kata Prasetyo di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 25 Juli 2025.
Prasetyo menegaskan, pembangunan IKN jalan terus. Dalam tiga tahun ini, kata dia, pemerintah terus membangun sarana dan prasarana IKN.
"Sekarang Kepala Otorita dan seluruh jajarannya sedang bekerja keras untuk mengejar target dari pemerintah, tiga tahun menyelesaikan seluruh sarana dan prasarana yang kita perlukan," tegas Mensesneg.