9 Bulan Jadi Penjabat Gubernur DKI, Heru Dinilai Belum Ada Gebrakan
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tiba di Balai Kota usai dilantik Mendagri Tito Karnavian, Senin (17/10/2022). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sembilan bulan sudah Heru Budi Hartono menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Anies Baswedan yang purnatugas pada 17 Oktober 2022. Sejumlah persoalan utama di Ibu Kota, mulai banjir, macet, hingga tata ruang masih membayangi.
Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, menilai dari tiga tugas yang diberikan Presiden Joko "Jokowi" Widodo tersebut, Heru belum ada gebrakan terkait penataan ruang di Ibu Kota.
"Saya lihat Pak Heru belum berani ambil gebrakan terkait tata kota, cari aman. Sebagai penjabat harusnya ada gebrakan secara signifikan, karena banjir kan berkaitan dengan tata ruang, macet, polusi udara juga berkaitan dengan tata ruang. Kita sangat tunggu sekali keberanian atau ketegasan Pak Heru untuk benahi tata kota," ujar Nirwono kepada IDN Times, Selasa (18/7/2023).
Baca Juga: Kemacetan Jakarta pada Jam Sibuk, Heru Budi: Seperti Air Bah
1. Persoalan kolong Tol Angke semestinya bisa tuntas
Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono YogaNirwono mencontohkan pada kasus permukiman di kolong Tol Angke. Semestinya Heru yang juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) mudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sehingga bisa mendapatkan solusi.
"Justru posisi dia sebagai Kasetpres mudah koordinasi dengan PUPR, dengan begitu kendala yang saat Anies (Anies Baswedan) menjabat antara daerah dan pusat yang terhambat, dengan adanya Heru seharusnya tidak ada hambatan. Tinggal telepon PUPR, ke Jasa Marga ambil solusi, selesai," terangnya.
2. Heru tak berani relokasi peternakan di Cikoko
Editor’s picks
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menerima rekomendasi Alumni ITS Memperkuat Energi Keberlanjutan dari Jakarta di Hotel Borobudur, Selasa (7/3/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)Contoh lain, lanjut Nirwono, lima peternakan di Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan yang berada di tengah permukiman tidak kunjung direlokasi. Padahal, kata dia, sudah banyak masyarakat yang mengeluh, tetapi Heru belum terlihat ada keberanian untuk memindahkan.
"Artinya, bisa dikatakan anak buah tinggal menjalankan, bukan ke pak RT Cikoko yang disuruh cek ke Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, dan PAM Jaya yang ngurus, kan eksekusi harus dilakukan oleh gubernur," kata dia.
"Keberanian seorang kepala daerah justru menyelesaikan masalah, bukan menyerahkan masalah kepada anak buah," imbuh Nirwono.
Baca Juga: Jakarta Akan Jadi Kota Bisnis, Heru Minta ASN Pemprov DKI Timba Ilmu
3. Penanganan banjir dan kemacetan di Jakarta sudah ada progres
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mendampingi Presiden RI, Joko Widodo, meninjau pembangunan terowongan atau Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT), di Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023). (dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)Meski demikian, Nirwono menilai, penanganan banjir di Jakarta sudah ada perkembangan yang cukup signifikan, mulai pengecekan sodetan dan lain sebagainya.
Sementara penanganan kemacetan, kata Nirwono, belum ada progres berarti. Karena, kata dia, masih dalam upaya. "Justru hasil FGD penanganan macet ini apakah nantinya diterapkan Heru dan benarkan berdambak, ya sekarang belum bisa (hasilnya)," kata dia.
"Setiap kebijakan dapat konsistensi iya, tetapi keberanian Pak Heru dengan segala risikonya itulah yang diuji sebagai kepemimpinan dia sebagai Gubernur DKI Jakarta ke depan, kalau gak ya, dua tahun tersisa tidak ada gebrakan, pasti tidak ada kesan bagi warga DKI," sambung Nirwono.
Berita Terkini Lainnya
