Cegah Korupsi di Pemprov DKI, Heru Budi Tandatangani Pakta Integritas
Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Jumat (4/8/2023). (youtube.com/DPRD Provinsi DKI Jakarta)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menandatangani Pakta Integritas Pengesahan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2024).
Penandatanganan dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono; Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi; dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron.
Heru menyampaikan, penandatanganan pakta tersebut merupakan upaya pencegahan korupsi serta mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Kami tadi bersama jajaran DPRD telah bersepakat untuk bisa mewujudkan keterbukaan dan tentunya menjaga good governance and clean government, dan akuntabilitas yang harus kita jaga terus-menerus,” ujar Heru.
"Insyaallah kami bersama dengan rekan-rekan DPRD menjalankan ini dan tentunya kami mengucapkan terima kasih dan mengucapkan bismillah mudah-mudahan amanah ini bisa kita jalankan dengan baik," imbuhnya.
Baca Juga: Heru Budi Ungkap Praktik Jual Beli Subsidi Pangan oleh Penerima KJP
1. Program pencegahan korupsi terintegrasi 2022 peroleh skor 92,59
Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Jumat (4/8/2023). (youtube.com/DPRD Provinsi DKI Jakarta)Penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi/Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK RI Tahun 2023.
Selain itu, ujar Heru, hal itu juga menjadi bukti komitmen eksekutif dan legislatif untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara tepat waktu, bebas dari benturan kepentingan, dan tidak melakukan praktik korupsi. Misalnya, penyalahgunaan anggaran, penyuapan/gratifikasi/pemerasan, dan praktik korupsi lainnya.
"Saya juga mengapresiasi capaian program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022 dengan perolehan skor 92,59. Prestasi ini menempatkan kita dalam zona hijau atau zona tertinggi pelaksanaan program pencegahan korupsi untuk seluruh area intervensi," katanya.
Baca Juga: Tegas! Heru Budi Cabut KJP 2 Siswa yang Terlibat Tawuran
2. Tata kelola dilaksanakan akuntabel
Editor’s picks
Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna)Heru menambahkan, pencapaian nilai MCP tersebut jelas bukan merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan program pencegahan korupsi di DKI Jakarta.
"Yang terpenting adalah tata kelola pemerintahan dilaksanakan secara akuntabel dan masyarakat DKI Jakarta dapat terlayani secara optimal," katanya.
Baca Juga: Pemprov DKI Gelontorkan Rp 1 Triliun untuk Bangun RDF di Rorotan
3. Penandatanganan bukan hanya kegiatan seremonial belaka
Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Jumat (4/8/2023). (youtube.com/DPRD Provinsi DKI Jakarta)Selaras dengan hal itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengapresiasi kesepakatan bersama tersebut. Ia menekankan, penandatanganan pakta integritas itu bukan hanya sebagai kegiatan seremonial belaka.
"Tapi ini juga harus dibawa ke ranah yang betul. Sekali lagi, terima kasih Pak Ghufron mewakili KPK, sebagai komisioner KPK, telah mengingatkan kita semua, rekan-rekan kita semua di DPRD Provinsi DKI Jakarta," ujarnya.
4. KPK menjalankan fungsi pengawasan
Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Jumat (4/8/2023). (youtube.com/DPRD Provinsi DKI Jakarta)Sementara, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan, penandatanganan pakta integritas merupakan bagian dari program dan komitmen KPK bersama pemerintah daerah.
Ghufron menyebut, dalam memulai pendanaan, yaitu Rancangan APBD di setiap daerah, KPK menjalankan fungsi pengawasan.
"Itu kita membersamai, kita dampingi. Orientasinya agar setiap rupiah dari yang diterima maupun yang akan dibelanjakan semoga untuk rakyat Jakarta. Prosesnya juga kita bersamai, nanti pelaksanaannya kita kawal bersama, monitoring bersama, termasuk juga bersama segenap masyarakat Jakarta mungkin diwakili oleh keterbukaan media ini," jelasnya.
Baca Juga: Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Alex Marwata: Saya Gak Peduli!
Berita Terkini Lainnya
