Geruduk Balai Kota Minta UMP DKI Naik Rp5,6 Juta, Buruh: Logis!
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) menggelar demo menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/11/2023).
Puluhan buruh membawa berbagai stiker dan spanduk menuntut kenaikan UMP 2024. Orator demo mengatakan, tuntutan kenaikan UMP dari buruh sebesar Rp5,6 juta merupakan sesuatu yang logis. Dia membandingkan kenaikan gaji ASN yang mencapai 8 persen tahun depan.
"Angka Rp5,6 realistis kalau naik, ASN aja naik 8 persen, gimana logis pemikiran? Kami dari buruh DKI Jakarta hari ini minta suarakan agar UMP DKI Jakarta naik jadi Rp5,6 juta dari Rp4,9 juta, semoga jadi renungan Pak Gubernur," ujarnya.
Baca Juga: Besok, Penjabat Gubernur DKI Heru Akan Umumkan Kenaikan UMP 2024
1. Pendemo buktikan bukan bayaran
Saat berdemo, orator meminta mobil bak terbuka maju ke depan gerbang Balai Kota untuk membuktikan keseriusan dan memastikan bahwa peserta demo murni dari pekerja.
"Mau kita yang masuk atau Pj Gubernur yang keluar, Pak Polisi, menyangka kita cuma segelintir orang. Buktikan ke Pak Polisi kami demonstran murni bukan bayaran, mobil ayo masuk, yuk maju!" ujarnya.
Baca Juga: Apindo Yakin Pemprov Pilih Usulan UMP 2024 DKI dari Pengusaha
2. Pemprov DKI akan umumkan UMP 2024 besok
Editor’s picks
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan akan mengumumkan UMP DKI Jakarta 2024, Selasa (21/11/2023).
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, sudah menerima rekomendasi UMP 2024 DKI Jakarta dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi).
"Iya, paling lambat (pengumuman) besok, 21 paling lambat. Paling cepat," ujar Heru usai Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (20/11/2023).
Baca Juga: Heru Budi Pastikan UMP DKI 2024 Mengacu PP 51, Besok Diumumkan!
3. Tiga rekomendasi UMP 2024
Sementara itu, Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan, tiga usulan hasil Sidang Dewan Pengupahan akan diputuskan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
"Kita dewan (pengupahan) memberikan saran, tetap seluruhnya kepala daerah. Mungkin Senin kita masuk ke Pak Gub, (paling lambat) 21," katanya.
Baca Juga: Sidang Dewan Pengupahan UMP 2024 DKI Alot, Pekerja Minta Rp5,6 Juta