Diprotes DPR, Menag Tarik Kebijakan Potong BOS Madrasah Rp1,24 Triliun

Menag mengatakan Kemenag akan memberikan dana BOS kepada siswa madrasah dan pesantren lebih dari Rp100 ribu. Dengan demikian, ia menganggap perdebatan tentang pemotongan dana BOS madrasah dan pesantren sudah selesai.

"Jadi saya kira sudah terpecahkan," ujar Fachrul.

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengaku kecewa dengan kebijakan Kemenag, yang memotong dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) madrasah dan pesantren senilai Rp100 ribu per siswa. Dana tersebut dipangkas untuk kebutuhan penanganan COVID-19.

Kekecewaan tersebut muncul karena dianggap kebijakan itu tidak sesuai dengan kesepakatan antara Komisi VIII DPR RI dengan Kemenag pada saat awal pandemik COVID-19.

"Sudah janji kepada kita, janji saja dibohongin, gimana yang lain. Jadi kami Komisi VIII tidak pernah setujui itu pemotongan dan kalau alasan gak bisa yang lain, saya kira tidak mungkin lah Pak Menteri, Rp54 triliun Pak Menteri, masa untuk orang miskin kita potong Rp10 ribu per orang.

Fachrul beralasan kementeriannya harus melakukan penyesuaian dalam menindaklanjuti surat Kementerian Keuangan, terkait kondisi pandemik COVID-19. Penyesuaian itu pun menyasar ke Ditjen Pendidikan Agama Islam Kemenag.

"Ditjen Pendidikan Agama Islam mendapat penghematan atau pemotongan anggaran sebesar Rp2,29 triliun," kata Menag.

"Penghematan tersebut di ambil dari dana perjalanan dinas pegawai, dana pertemuan rapat-rapat yang bisa ditunda dan dana lain yang mungkin dilakukan penghematan," lanjut Fachrul.

Dengan penghematan besar, pada akhirnya Kemenag terpaksa melakukan pemangkasan dana BOS Rp100 ribu per siswa untuk madrasah dan pesantren. Dengan total penghematan mencapai Rp1,24 triliun.

"Dilakukan karena konstruksi anggaran program pendidikan Islam Kemenag membawahi Satgas COVID-19 pusat dan daerah, sudah tidak ada lagi yang bisa dihemat. Berdasarkan analisa pembelajaran tatap muka yang tidak berjalan efektif selama tiga bulan pertama," lanjut Fachrul.