Disdik DKI Akan Cabut KJP-KJMU Jika Siswa Terbukti Lakukan Tindak Pidana saat Demo
- Disdik DKI Jakarta akan mencabut KJP-KJMU peserta didik yang terbukti melakukan tindak pidana saat demo.
- Hak kepemilikan kartu tidak dicabut kecuali melakukan tindak pidana, sesuai hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat.
Jakarta, IDN Times - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan, pihaknya akan mencabut kepemilikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) para peserta didik penerima yang terbukti melakukan tindak pidana saat aksi unjuk rasa.
“Tentu saja, kami tidak akan gegabah. Kami akan menunggu sampai proses hukumnya berkekuatan tetap,” kata Nahdiana, Rabu (3/9/2025).
Nahdiana mengatakan, hak kepemilikan kartu tersebut tidak akan dicabut, kecuali mereka melakukan tindak pidana.
“Penyampaian pendapat adalah hak konstitusional setiap warga negara, termasuk peserta didik. Tugas kita adalah membekali dan mendampingi mereka agar mampu menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab,” kata dia.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan, peserta didik penerima KJP Plus dan KJMU yang mengikuti aksi unjuk rasa di DPR hak kepemilikan kartunya tidak dicabut.
"Gak benar (dicabut), jadi pemerintah Jakarta tidak akan mencabut KJP maupun KJMU," kata Pramono di Balai Kota, Rabu.
Pramono mengatakan, pemberian KJP dan KJMU jadi wewenang Pemprov DKI, khususnya Gubernur DKI Jakarta.
"Karena untuk KJP dan KJMU memang itu kewenangannya pemerintah Jakarta dan terutama Gubernur. Saya sudah memutuskan tidak ada yang dicabut," ucap dia.
