Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan belum mengetahui soal surat yang dilayangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Surat itu dikabarkan berisi permintaan Anies mengenai kepastian data penerima bantuan sosial tunai (BST) di ibu kota.
"Saya gak tahu surat yang dimaksud dari Jakarta," kata RIsma dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube pada Selasa, (3/8/2021).
Meski belum mengetahui isi surat yang dimaksud, Risma mengizinkan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan revisi data daftar penerima Bansos. Sebab, hal tersebut sudah diatur oleh Undang-Undang.
"Saya mengembalikan sesuai UU 13 tahun 2011 tentang data untuk fakir miskin bahwa data penerima berasal dari daerah," kata Risma.
Mantan Wali Kota Surabaya itu mempersilakan Anies berkomunikasi dengannya mengenai data penerima Bansos Tunai. Ia mengatakan bahwa Kementerian Sosial tak pernah menutupi data yang ada.
"Saya gak tahu persis samanya di mana? Silakan komunikasikan dengan kami, insya allah tak ada yang kami tutupi," ujarnya.
Sebelumnya, Anies disebut telah bersurat ke Risma mengenai masalah data penerima Bansos Tunai. Kepala Dinas Sosial Premi Lasari mengatakan bahwa ada 99 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berpotensi memiliki duplikasi data antara Dinas Sosial DKI Jakarta dan Kementerian Sosial. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lesari menjelaskan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah sempat bersurat dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk menegaskan kepastian data ini.
"Pak gubernur sudah bersurat kepada Ibu Mensos untuk meminta kepastian data by name, address, siapa saja yang menerima sehingga nanti kami lakukan pemadanan data dan uang yang memang masih kami tunda untuk di top up kepada para pemilik rekening itu bisa segera dicairkan," kata Premi dalam diskusi virtual, Jumat (30/7/2021)