Demo di Dekat Bundaran HI, BEM UI: Kemerdekaan yang Ada saat Ini Semu!

Jakarta, IDN Times - Kepala Bidang Sosial Politik BEM UI, Muhammad Hafizh Hernanda, mengkritisi makna kemerdekaan dalam Pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Hafizh, kemerdekaan yang ada saat ini hanya bersifat semu karena masih banyak yang tidak benar-benar merdeka. Dia lantas menyoroti penanganan bencana yang terjadi di Aceh dan NTT.

"Kami rasa saat ini kemerdekaan yang dibawa pemerintah itu kemerdekaan yang semu. Sejak kapan di negara yang katanya sudah merdeka ketika ada tukang cukur yang mempertanyakan kita sudah merdeka itu diintimidasi. Kita harus lihat kalau misalnya negara ini sudah merdeka, kenapa teman-teman kami di NTT seperti tidak dipedulikan? Kenapa saat bencana di Aceh pemerintah kita tetap keras kepala tidak mau minta bantuan?" kata dia saat ditemui sela-sela demo yang digelar di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).

"Kami rasa kemerdekaan yang mereka bawa tidak ada maknanya dan kami sebagai rakyat sudah semestinya merebut kemerdekaan tersebut," kata dia.

Aparat kepolisian yang bertugas di lokasi sempat mengadang ratusan orang dari BEM UI saat ingin menggelar demo di Bundaran HI. Pengadangan dilakukan oleh aparat kepolisian di dekat Gedung Plaza UOB. Mahasiswa yang ingin tetap menggelar aksi di Bundaran HI terlibat adu mulut dengan aparat kepolisian. Namun pihak kepolisian tetap tidak memberikan akses demo di lokasi tersebut.

Imbas dari aksi ini, Jalan MH Thamrin yang mengarah dari Dukuh Atas ke Bundaran HI diblokade sementara. Kendaraan yang ingin melintas terpaksa berhenti menunggu akses kembali dibuka.

Polda Metro Jaya mengerahkan ribuan personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan, terdapat total 31 aksi termasuk aksi BEM UI dan 16 kegiatan masyarakat yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

"Personel yang sudah dipersiapkan 9.242 personel untuk seluruh kegiatan penyampaian aspirasi di depan publik, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Ini terdiri dari Polda Metro Jaya 5.670 personel, Polres jajaran 222 personel, TNI 1.500 personel, dan BKO Mabes Polri 1.850 personel," kata Budi di Polda Metro Jaya, Selasa (18/8/2026).

Ribuan personel pengamanan aksi dan kegiatan masyarakat itu pun telah digelar di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya, Selasa pagi ini. Apel tersebut dipimpin langsung Karo Ops Polda Metro Jaya, Kombes Laode Aries El Fathar.

Dalam arahannya, Laode mengimbau anggota agar pengamanan unjuk rasa berjalan aman, tertib, dan tidak boleh menimbulkan kerusuhan maupun kerusakan fasilitas umum.

“Kita semua yang bertugas jangan mudah terpancing emosi, kendalikan diri, laksanakan tugas dengan humanis, sabar, dan terukur, serta menjadikan penegakan hukum adalah langkah terakhir, ultimum remedium,” ujar dia.

Dia juga meminta personel intelijen agar mempelajari secara detail titik kumpul massa, fasilitas umum yang dipakai, dan kendaraan yang digunakan. Kemudian mendokumentasikan semua narasi yang ada di jalan, baik teriakan maupun tulisan, dan segera melaporkan ke pimpinan pada kesempatan pertama.

“Untuk personel Reskrim sebagai Satgas Gakkum, bila menemukan peserta yang membawa alat berbahaya agar segera diamankan dari awal dan dokumentasikan serta jangan bergerak sendiri-sendiri, tetapi harus berkelompok buddy system, jangan sampai terlepas dari ikatan tim,” ujar dia.

Pasukan Samapta juga diminta untuk mengikuti setiap instruksi pimpinan serta memastikan tindakan tetap terukur.

“Pemeriksaan kelengkapan alut dan alsus anggota pada pelaksanaan apel pasukan agar dilakukan dengan ketat, didokumentasikan baik video maupun foto. Tetapi saran saya diperbanyak video. Silakan rekan-rekan Provos cek anggota, tidak ada yang membawa senjata api. Tetap SOP dalam menghadapi aksi unjuk rasa adalah sifatnya pelayanan, bukan menghadapi,” kata dia.

BEM UI mengumumkan menggelar demo dengan tema #MerebutKemerdekaan di Bundaran HI, Jakarta Selatan pada Selasa (18/8/2026). Rencana aksi ini dibenarkan oleh Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan.

“Sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?” kata Athof dalam keterangan tertulisnya kepada IDN Times, Senin (17/8/2026).

Ada delapan poin tuntutan BEM UI yang bakal disuarakan, yaitu:

1. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri

2. Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

3. Wujudkan reforma agraria sejati

4. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM

5. Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP

6. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah

7. Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana

8. Hentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP