DPR Belum Juga Terima RUU Perlindungan Data Pribadi WNI

02 Jul 2019, 17:30 WIB

IDN Times/Auriga Agustina

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem, Mayjen (Purn) Supiadin Aries Saputra menjelaskan urgensi dari data pribadi pengguna media sosial. Menurut Supiadin, data pribadi yang digunakan dalam media sosial dapat disalah gunakan oleh orang tidak bertanggung jawab.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta juga memberikan keterangan terkait data pribadi pengguna media sosial. Sukamta menjelaskan pemerintah perlu membahas RUU terkait privasi data pribadi guna menghindari penyalahgunaan data.

1. Perlindungan data pribadi sangat penting bagi WNI

IDN Times/Aan Pranata

Menurut Supiadin, melalui nomor telepon seluler banyak orang menerima kiriman pesan singkat (SMS) yang menawarkan pinjaman uang, produk jasa, sampai mengarah ke transaksi perbankan. Politisi Partai Nasdem ini menegaskan, perlindungan data pribadi sangat penting bagi WNI, terutama terkait dengan data perbankan, karena dapat merugikan orang yang menjadi korban secara finansial.

"Bahkan ada kiriman SMS dari negara lain yang menawarkan sesuatu. Ini menunjukkan data pribadi WNI terbuka," kata Supiadin.

2. Pemerintah harus berupaya melindungi data WNI

IDN Times/Helmi Shemi

Menurut Supiadin, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kominfo, berupaya melindungi data pribadi dengan menambahkan nomor identitas kependudukan (NIK) pada saat registrasi nomor telepon seluler.

"Nomor telepon seluler ini juga menjadi syarat pada saat registrasi media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan instagram," ujar Supiadin.

3. Pemerintah telah mengusulkan pembuatan undang-undang terkait perlindungan data pribadi

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta (Dok. pks.id)

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Sukamta menambahkan, data pribadi rawan dicuri dan disalahgunakan oknum, terutama di dunia maya atau digital. Menurut Sukamta, penyebaran nomor telepon seluler harus disikapi secara hati-hati, karena melalui nomor telepon seluler dapat dilacak posisinya maupun data pribadi lainnya.

Guna melindungi data pribadi WNI, menurut dia, pemerintah telah mengusulkan pembuatan aturan perundang-undangan data pribadi.

"Pemerintah juga sudah mendaftarkan RUU Perlindungan Data Pribadi dan sudah masuk dalam daftar program legislasi nasional prioritas di DPR RI tahun 2016. Namun, sampai saat ini, pemerintah belum menyerahkan RUU Perlindungan Data Pribadi," tutur Sukamta.

4. Sampai saat ini pemerintah belum juga menyerahkan rancangan undang-undang

IDN Times/Marisa Safitri

Politisi PKS ini menambahkan, Pemerintah masih memiliki kewajiban menyerahkan RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR RI dan DPR RI masih menunggu sampai akhir periode tugasnya pada September 2019. Namun, Pemerintah sampai saat ini belum menyerahkan RUU Perlindungan Data Pribadi, karena di Pemerintah sendiri kesepakatan pemahaman yang sama di antara institusi terkait di pemerintahan.

"DPR RI masih terus menunggu Pemerintah menyerahkan RUU Perlindungan Data Terkait," ujar Sukamta, dilansir dari Antara.