Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

For

You

DPR Fraksi PKB: Jika Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat Tak Bisa Dilanjut

12 Nov 2026, 09:19 WIB3 min read

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka saat ditemui di Istana Wapres, Selasa (10/11/2026)(IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

PKB menyebut HMP terkait polemik ijazah Gibran tidak bisa dilanjutkan jika Gibran benar-benar mengundurkan diri sebagai wakil presiden.
Proses pengusulan HMP masih berjalan dan akan diumumkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026) siang.
Jika terjadi kekosongan jabatan, pengisian wakil presiden mengikuti mekanisme UUD 1945 dan UU MD3.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jika Gibran mundur, apakah HMP perlu dihentikan?

Vote Now

hingga saat ini

Proses pengusulan HMP masih berjalan. Lebih dari 120 anggota DPR dari seluruh fraksi telah mengusulkan hak tersebut.

Kamis (12/11/2026)

Khozin menyampaikan bahwa pengunduran diri Gibran, jika benar, akan membuat HMP kehilangan objek. Usulan HMP dijadwalkan diumumkan dalam rapat paripurna DPR pada siang hari.

paling lambat 60 hari

MPR harus memilih wakil presiden setelah terjadi kekosongan jabatan berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan wakil presiden dilaksanakan

Presiden harus mengusulkan dua nama calon wakil presiden beserta kelengkapannya kepada pimpinan MPR berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) UU MD3.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jika Gibran mundur, apakah HMP perlu dihentikan?

Vote Now

Apa?
Proses Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran dinilai tidak bisa dilanjutkan jika Gibran mengundurkan diri sebagai wakil presiden.
Siapa?
Muhammad Khozin, Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR, menyampaikan pandangan tersebut.
Di mana?
Pengusulan HMP berlangsung di DPR, sedangkan Khozin menyampaikan pernyataannya di Jakarta.
Kapan?
Pernyataan disampaikan Kamis (12/11/2026), saat usulan HMP dijadwalkan diumumkan dalam rapat paripurna DPR.
Mengapa?
Pengunduran diri Gibran akan membuat HMP kehilangan objek karena persoalan yang dibahas berkaitan dengan kapasitasnya sebagai wakil presiden.
Bagaimana?
HMP tetap diproses dan diusulkan lebih dari 120 anggota DPR, tetapi kekosongan jabatan wakil presiden harus diisi melalui mekanisme konstitusional.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jika Gibran mundur, apakah HMP perlu dihentikan?

Vote Now

Muhammad Khozin bilang hak DPR untuk membahas polemik ijazah Gibran bisa berhenti kalau Gibran jadi mundur dari jabatan wakil presiden. Sekarang usulannya masih berjalan dan akan diumumkan di rapat DPR. Kalau jabatan kosong, MPR memilih wakil presiden baru, sementara presiden mengusulkan dua nama calon.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jika Gibran mundur, apakah HMP perlu dihentikan?

Vote Now

Polemik ini membuka ruang evaluasi terhadap mekanisme dan tahapan pendaftaran calon dalam pemilu. Muhammad Khozin menyebut catatan dari persoalan tersebut dapat dimasukkan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang sedang berjalan di Panja Komisi II DPR, sehingga pembahasan regulasi tetap berkaitan dengan dinamika yang terjadi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jika Gibran mundur, apakah HMP perlu dihentikan?

Vote Now

Jakarta, IDN Times - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, mengatakan proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bisa dilanjutkan apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri dari jabatannya.

Khozin menjelaskan, pengunduran diri Gibran akan membuat HMP kehilangan objek. Dengan demikian, proses politik yang tengah bergulir di DPR tersebut menjadi tidak relevan untuk diteruskan.

"Kami juga mendengar soal pengunduran diri Wapres. Jika memang benar, kami tentu menghormati pilihan dan sikap tersebut. Mari kita akhiri dan sudahi polemik ijazah ini," kata Khozin di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Meski begitu, Khozin mengatakan, proses pengusulan HMP hingga saat ini masih berjalan. Bahkan, lebih dari 120 anggota DPR dari seluruh fraksi telah mengusulkan hak tersebut.

1. HMP resmi diumumkan dalam rapat paripurna DPR

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menengok kondisi SDN 07 Bulango Utara. (Foto: Setwapres)

Khozin mengatakan, usulan HMP secara resmi akan diumumkan dalam rapat paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026) siang.

"Proses HMP per hari ini jalan terus, sidang paripurna pada Kamis (12/11/2026) siang nanti secara resmi mengagendakan pengumuman usulan HMP oleh DPR," ujarnya.

Namun, ia menegaskan, situasinya akan berubah apabila Gibran benar-benar menyatakan mundur sebagai wakil presiden. Sebab, HMP yang diusulkan DPR berkaitan dengan persoalan yang melibatkan Gibran dalam kapasitasnya sebagai wapres.

Jika jabatan tersebut sudah ditinggalkan, HMP dinilai kehilangan objek sehingga tidak bisa dilanjutkan. Selanjutnya, kekosongan jabatan wakil presiden harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional.

2. Presiden harus usulkan dua nama calon wapres

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming hadir dalam Upacara Peringatan HUT ke-81 TNI. (Youtube/Sekretarian Kabinet)

Khozin menjelaskan, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, MPR harus memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

"Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres paling lambat 60 hari MPR memilih wapres," kata dia.

Selain itu, Khozin merujuk Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dalam aturan tersebut, Presiden harus mengusulkan dua nama calon wakil presiden beserta kelengkapannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan wakil presiden dilaksanakan.

"Pasal 46 ayat (2) UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3, Presiden diminta untuk mengusulkan dua nama cawapres paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna pemilihan Wapres," ujarnya.

3. PKB berharap polemik ijazah Gibran segera berakhir

Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming meninjau SDN 2 Petuk Katimpun, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (10/9/2026)(dok. Setwapres)

Lebih lanjut, Khozin berharap polemik ijazah Gibran segera diselesaikan, baik melalui mekanisme HMP di DPR maupun pengunduran diri dari jabatan wakil presiden.

Menurutnya, berbagai dinamika politik yang terjadi sebaiknya segera diakhiri agar pemerintah dan seluruh pihak bisa kembali berfokus menjalankan program pemerintahan.

"Dari hiruk pikuk yang terjadi, harapannya segera berakhir persoalan ini, selanjutnya kita fokus menunaikan janji Presiden melalui Asta Cita," kata Khozin.

Di sisi lain, Khozin menilai polemik yang berkembang juga perlu menjadi bahan evaluasi terhadap regulasi kepemiluan. Salah satunya berkaitan dengan pengetatan mekanisme dan tahapan pendaftaran calon dalam pemilu.

Ia mengatakan, berbagai catatan dari persoalan tersebut bisa dimasukkan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini tengah berjalan di Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR.

"Kebetulan saat ini kami di panja Komisi II terkait revisi UU Pemilu sedang berjalan, sangat relevan memasukkan catatan-catatan dalam hiruk pikuk ini jadi bagian poin penting yang harus disempurnakan," tegas Khozin.