DPR: Panja Netralitas TNI Belum Jadi Agenda Internal Komisi I

10 Nov 2023, 17:05 WIB

Anggota Komisi 1 DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi pastikan pemeriksaan berkas Calon Panglima TNI selesai hari ini. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menyatakan, pembentukan Panitia Kerja (Panja) Netralitas TNI sampai hari ini belum menjadi agenda di internal komisinya.

Menurut dia, pembentukan Panja Netralitas TNI harus mendapatkan persetujuan dari seluruh fraksi. Alhasil, harus bulat menjadi satu suara.

"Belum karena perlu persetujuan anggota fraksi kalau pembentukan panja harus bulat, belum jadi agenda internal Komisi I. Saya rasa belum dijadwalkan," kata Bobby saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/9/2023).

1. Fraksi Golkar belum bahas pembentukan Panja Netralitas TNI

ilustrasi pemilihan kepala daerah (IDN Times/Debbie Sutrisno)

Sementara itu, dia mengatakan di internal Fraksi Partai Golkar sendiri juga belum ada pembahasan terkait pembentukan Panja Netralitas TNI. Menurutnya, urgensi pembentukan Panja Netralitas ini juga masih dipertanyakan.

Bobby menikai, jangan sampai usulan pembentukan Panja Netralitas TNI ini menimbulkan dinamika menjelang Pemilu 2024.

"Kita memastikan bahwa hasil panja itu ada solusi, ada manfaat, tapi bukan menimbulkan polemik di publik, apalagi dalam masa persiapan pelaksaan pemilu," katanya.

2. Panja Netralitas TNI diusulkan PDIP

Ilustrasi pasukan TNI Angkatan Laut memberikan penghormatan kepada 53 ABK KRI Nanggala yang gugur (Dokumentasi TNI AL)

Diketahui, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengusulkan pembentukan Panja Netralitas TNI dalam rangka mengawal pelaksanaan Pemilu 2024.

Usulan tersebut disampaikan eks atlet catur Indonesia itu saat dalam Rapat Kerja Komisi I bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Kalau memang berkenan untuk menjaga muruah DPR, buatlah Panja Netralitas TNI," kata Utut menukil ANTARA.

3. Urgensi Panja Netralitas diperlukan untuk kawal pemilu

Ilustrasi sistem pemilu (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Menurut Utut, Panja Netralitas TNI diperlukan untuk menjaga kedaulatan NKRI agar tidak terpecah belah akibat adanya potensi intervensi terhadap pimpinan TNI dalam mengawal pelaksanaan pemilu.

"Tentara dari kecil untuk tegak lurus kepada atasan. Oleh karenanya dalam keadaan ini, kita menghormati Pak Yudo orang baik, Pak Kasal orang baik. Ini semua orang baik. Tidak ada kita yang ingin kedaulatan kita terganggu Pak!" ujarnya.