DPR Siap Sahkan 50 RUU Prolegnas Prioritas dan Lantik PAW

22 Jan 2020, 13:17 WIB

Sidang Paripurna ke-6 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Jakarta, IDN Times - DPR RI menggelar rapat paripurna ke-8 masa persidangan II tahun sidang 2019-2020, Rabu (22/1). Salah satu agenda yang dibahas dalam rapat yang dimulai pukul 13.00 WIB, adalah meminta persetujuan anggota dewan untuk mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) prioritas yang masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2020, setelah dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

“Ada judul 50 RUU, 4 RUU carry over yang ditetapkan oleh DPR-DPD dan pemerintah, serta tiga RUU kumulatif terbuka yang akan dimintakan persetujuan rapat paripurna,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/1).

“Rapat paripurna DPR hari ini juga mengagendakan pengesahan, sekaligus pengambilan sumpah anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu (PAW),” lanjut Puan.

1. Paripurna juga akan membahas RUU Omnibus Law

Rapat Paripurna pidato pembukaan masa persidangan II tahun sidang 2019-2020, Jakarta, Senin (13/1). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Rapat paripurna kali ini juga termasuk membahas tiga RUU Omnibus Law, yakni RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, dan RUU Ibu Kota Negara. Namun, sampai saat ini DPR belum menerima satu pun draf RUU Omnibus Law inisiatif dari pemerintah.

“Karena itu, DPR tidak bertanggung jawab dan tidak menanggapi draf RUU Omnibus (Cipta Lapangan Kerja) yang beredar di publik, di mana sumbernya tidak jelas,” ujar dia.

2. Omnibus Law menjadi fokus Baleg

Badan Legislasi Rapat Kerja dengan Menkumham dan PPUU DPD RI terkait dengan Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/12). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

RUU Omnibus Law masuk dalam daftar prioritas pembahasan, yang akan menjadi fokus kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR.

“DPR akan menerima masukan dari semua kelompok masyarakat, sehingga pembahasan RUU Omnibus akan berlangsung secara komprehensif,” ucap Puan.

3. DPR dan pemerintah telah menyepakati 50 RUU Prolegnas

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (IDN Times/Irfan Fathurohman)

DPR dan pemerintah telah menyepakati Prolegnas Prioritas 2020. Ada 50 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2020, di antaranya RUU Badan Keamanan Laut dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Selain itu, ada empat RUU Omnibus Law yang masuk Prolegnas Prioritas 2020. Empat omnibus law tersebut antara lain RUU Kefarmasian, RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU Ibu Kota Negara.

Pada 17 Desember 2019, DPR dan pemerintah sepakat jumlah prolegnas RUU 2020-2024 sebanyak 248 RUU untuk dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Dari jumlah tersebut, terdapat 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020.

Dari 50 RUU, empat di antaranya RUU yang carry over atau belum selesai dibahas anggota DPR sebelumnya, yaitu RUU Bea Materai, RUU KUHP, RUU Pertambangan Mineral dan Batubara, dan RUU Pemasyarakatan.

Selain itu, tiga RUU masuk dalam daftar RUU komulatif terbuka yakni RUU Perkoperasian, RUU Mahkamah Konstitusi, dan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

4. Daftar 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020

Ilustrasi (IDN Times/Sukma Shakti)

Berikut daftar 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020:

1. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
3. RUU tentang Pertanahan
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
5. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
7. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
8. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
11. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
13. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
20. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
22. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
23. RUU tentang Penyadapan
24. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
25. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
26. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
27. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
28. RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional
29. RUU tentang Kefarmasian (omnibus law)
30. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
31. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua
32. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
33. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
34. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional
35. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
36. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
37. RUU tentang Ketahanan Keluarga
38. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
39. RUU tentang Profesi Psikolog
40. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama
41. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (omnibus law)
42. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (omnibus law)
43. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
44. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika
45. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
46. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK
47. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law)
48. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
49. RUU tentang Daerah Kepulauan
50. RUU tentang Bakamla.