DPRD DKI Minta Pemprov Evaluasi Ganjil Genap Usai 10 Tahun

01 Oct 2026, 17:35 WIB2 min read

Dini Suciatiningrum

News

Channel

Add Us on Google

DPRD DKI Minta Pemprov Evaluasi Ganjil Genap Usai 10 Tahun

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli (MTZ) dalam rapat paripurna di DPRD DKI, Kamis (1/10/2026)/ (IDN Times / Dini Suciatiningrum)

Intinya Sih

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli meminta Pemprov mengevaluasi menyeluruh kebijakan ganjil genap yang telah berlaku selama satu dekade.
Evaluasi diminta mencakup dampak ekonomi, setelah sejumlah mal dan pusat ekonomi di jalur ganjil genap dilaporkan mengalami penurunan omzet, bahkan ada yang tutup.
Pergeseran pusat ekonomi ke pinggiran dinilai memunculkan kerugian baru karena sebagian berkembang hingga luar Jakarta, sehingga sumber ekonomi kota berpotensi hilang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli (MTZ), meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aturan ganjil genap di Jakarta.

Menurutnya, aturan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat tersebut telah berlaku selama satu dekade. Karena itu, evaluasi diperlukan untuk melihat kembali dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan, termasuk terhadap perekonomian.

"Peraturan ganjil genap di Jakarta ini sudah sangat panjang, sudah 10 tahun ya, sudah satu dekade. Ada banyak hal positif yang didapat, tapi kemudian saya kira harus dievaluasi juga tentang dampak negatifnya," ucap MTZ dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (1/10/2026).

1. Sejumlah mal alami penurunan omzet

ilustrasi pemberlakuan ganjil genap Jakarta (IDN Times/Rochmanudin)

MTZ mengatakan, salah satu dampak yang dikeluhkan warga berkaitan dengan aktivitas ekonomi di kawasan yang dilalui jalur ganjil genap. Dia menyebut sejumlah mal atau pusat ekonomi mengalami penurunan omzet akibat kebijakan tersebut.

"Bahkan ada beberapa yang tutup. Sehingga kemudian ya bagus juga sih ada perubahan pola di mana mal-mal itu dibangun di pinggiran yang tidak gage," ucapnya.

2. Berdampak di wilayah pinggiran

Ilustrasi penerapan ganjil genap di Jakarta. (IDN Times/Lia)

Namun, menurut MTZ, pergeseran pusat ekonomi ke wilayah pinggiran juga menimbulkan persoalan baru. Sebab, sebagian pusat ekonomi tersebut justru berkembang hingga keluar dari wilayah Jakarta.

"Tapi kemudian di pinggiran itu nyaris kemudian ada yang juga keluar dari Jakarta. Nah, ini kan juga yang kedua adalah kerugian ya, bahwa sumber ekonomi Jakarta jadi hilang karena mereka keluar dari Jakarta," ujarnya.

3. Gage minta dievaluasi

Ilustrasi Ganjil Genap di DKI Jakarta (jakarta.go.id)

Karena itu, MTZ meminta Pemprov DKI tidak hanya melihat kebijakan ganjil genap dari sisi pengaturan lalu lintas, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi di Jakarta.

"Nah, saya kira perlu dievaluasi gage atau ganjil genap ini untuk bisa lebih diperhatikan juga aspek ekonomi yang membarengi keputusan tersebut," katanya.