DPW PKS Bujuk Anies Maju Pilkada DKI Jakarta 2024

Sementara, ketika ditanyakan respons Anies, Aziz mengatakan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tak langsung menyanggupi tawaran dari DPW PKS Jakarta. Apalagi, PKS juga tidak memiliki kursi DPRD yang cukup untuk bisa mengusung calon gubernur seorang diri.

Meski menjadi pemenang di Pileg di tingkat DPRD Jakarta, PKS tetap harus menggandeng satu partai lainnya. Sesuai ketentuan KPUD Jakarta, parpol bisa mengusung calon gubernur bila memiliki minimal 22 kursi di DPRD Jakarta. Sedangkan, PKS baru memiliki 18 kursi di DPRD Jakarta. 

"Beliau bilang prosesnya masih panjang karena PKS juga gak bisa mencalonkan sendiri. Jadi, ya silakan partai-partai ini berkoalisi dulu, baru nanti mengusung nama," tutur Aziz. 

Sementara, meski DPW PKS Jakarta sudah mengusulkan nama Anies sebagai calon gubernur di Jakarta, tetapi itu belum mencerminkan keputusan resmi DPP PKS. Juru bicara PKS, Muhammad Iqbal, mengatakan aspirasi dari DPW PKS Jakarta akan dikaji. 

"Kami akan kaji melalui tim yang dibentuk oleh Presiden PKS. Namanya tim penilai independen. Bila usulan itu disetujui, nanti akan dicari siapa pendampingnya. Termasuk bagaimana caranya mengajak partai-partai lain (untuk berkoalisi)," ujar Iqbal kepada media di Jakarta pada 27 Mei 2024. 

Meski begitu, ia mengaku ada antusiasme yang cukup besar dari akar rumput agar PKS kembali mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Ia melihat ke depan membutuhkan rekanan yang perlu didukung. Hal itu tidak luput dari fakta bahwa Ketua DPRD Jakarta akan dipegang kader dari PKS. 

"Bisa jadi kami berkoalisi lagi (seperti di pilpres). Karena koalisi ini menjadi persaudaraan karena kita pernah berjuang bersama. Kita pernah merasakan pahit dan getir perjuangan, kenapa tidak koalisi perubahan itu bisa diwujudkan di Jakarta," tutur Iqbal. 

Sementara, Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai Anies memiliki peluang besar maju kembali di Pilkada Jakarta. Sebab, tingkat elektabilitasnya masih berada di posisi teratas. Namun, yang jadi tantangan yaitu apakah ada parpol yang bersedia memberikan tiket bagi Anies. 

"Bila dilihat dari sisi elektabilitas, peluang mas Anies (untuk maju di Pilkada) cukup besar. Bahkan, dalam beberapa survei yang pernah dilakukan oleh Charta Politika, di DKI, mas Anies ketika diselipkan pertanyaan yang menyangkut Pilgub, bisa dikatakan posisi mas Anies masih nomor satu. Di nomor dua, ada nama Ridwan Kamil. Di bawahnya baru ada nama Ahmad Sahroni, Riza Patria dan lain-lain," ujar Yunarto, ketika dikonfirmasi pada 29 Mei 2024. 

"Namun, selain elektabilitas, apakah sudah bisa dipastikan bahwa tiket untuk melampaui syarat treshold 20 persen, sudah aman?"sambungnya. 

Dalam observasinya saat ini, kata Yunarto, partai yang berpeluang besar memberikan dukungan pada Anies baru datang dari PKS. Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKS di Jakarta diketahui sudah mengajukan nama Anies. 

Sementara, dua parpol lainnya yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan NasDem belum terlihat memberikan dukungan. Sebab, seperti diketahui, dua parpol itu sudah memberikan sinyal akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

 "Artinya, meski PKS sebagai partai pemenang di Jakarta tetap membutuhkan satu partai lagi. Yang menarik sisa partai (yang bisa didekati) tinggal PDI Perjuangan. Apakah PDIP masuk mendukung Anies? Itu catatan yang jadi menarik," tutur Yunarto.

Selain itu, Yunarto menilai, dari gestur yang disampaikan Anies, ia sudah menunjukkan keinginan kembali ke Pilkada Jakarta. Sebab, pernyataan yang disampaikan cenderung bersayap ketika ditanyakan apakah ikut membidik Pilkada Jakarta. 

"Mungkin saja Mas Anies sedang menghitung sejumlah hal, misalnya upaya untuk menggagalkan Mas Anies ketika partai di luar PKS, ikut maju dan mengusung. PKS pun belum resmi mengajukan nama Mas Anies. Baru di tingkat DPW mengajukan ke DPP. DPP itu sendiri saya dengar suaranya juga terbelah karena ingin mengajukan kader internal saja," katanya.