Dua Tahun Prabowo, Komnas Perempuan Soroti Kekerasan oleh Negara

26 Oct 2026, 11:15 WIB2 min read

Lia Hutasoit

News

Channel

Add Us on Google

Dua Tahun Prabowo, Komnas Perempuan Soroti Kekerasan oleh Negara

Talkshow sejarah dan fakta tragedi Mei 1998, tantangan penyangkalan dan kelembagaan Komnas Perempuan dalam agenda 27 Tahun Komnas Perempuan. (IDN Times/Lia Hutasoit)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Komnas Perempuan mencatat 351 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah negara sepanjang 2025, termasuk pengaduan yang berkaitan dengan konflik komunal.
Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disebut turun dari Rp300,65 miliar pada 2024 menjadi sekitar Rp133,07 miliar pada 2026.
Komnas Perempuan menyoroti 15 kebijakan daerah yang dinilai diskriminatif serta regulasi nasional yang memperkuat stigma terhadap kelompok minoritas.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

2024

Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercatat sebesar Rp300,65 miliar.

2025

Komnas Perempuan mencatat 351 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah negara. Sebanyak 21 pengaduan berkaitan dengan konflik komunal.

2025-2026

Dahlia Madanih menilai efisiensi anggaran berdampak terhadap pendampingan korban.

2026

Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disebut turun menjadi sekitar Rp133,07 miliar.

Senin (26/10/2026)

Dahlia Madanih menyampaikan sorotan tersebut kepada IDN Times.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Komnas Perempuan menyoroti kekerasan di ranah negara, kebijakan diskriminatif, dan keterbatasan anggaran dalam perlindungan hak perempuan.
Who?
Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia Madanih menyampaikan sorotan tersebut.
Where?
Persoalan yang disoroti mencakup ranah negara, konflik komunal, kebijakan daerah, dan regulasi nasional.
When?
Sorotan disampaikan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dikutip Senin (26/10/2026).
Why?
Komnas Perempuan menilai perlindungan perempuan belum optimal, sementara kekerasan, kebijakan diskriminatif, dan keterbatasan anggaran masih menjadi persoalan.
How?
Komnas Perempuan mencatat 351 kasus kekerasan pada 2025, penurunan anggaran layanan, serta 15 kebijakan daerah yang dinilai diskriminatif.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Komnas Perempuan bilang banyak perempuan belum cukup dilindungi negara. Ada 351 kasus kekerasan pada 2025, dan uang untuk membantu perempuan juga berkurang. Mereka juga melihat 15 aturan daerah yang bisa merugikan perempuan. Dahlia Madanih menyampaikan hal ini saat pemerintahan Prabowo dan Gibran berjalan dua tahun.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pencatatan kasus, penilaian terhadap kebijakan, dan sorotan atas anggaran menunjukkan adanya pemantauan terhadap perlindungan perempuan. Data 351 kasus, 15 kebijakan daerah, serta perubahan anggaran membuat persoalan tersebut memiliki dasar yang dapat dibahas secara lebih terukur, termasuk melalui pendekatan struktural yang disebut Komnas Perempuan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia Madanih menyoroti belum optimalnya tanggung jawab negara dalam melindungi perempuan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Komnas mencatat kekerasan di ranah negara, kebijakan diskriminatif, dan keterbatasan anggaran masih menjadi persoalan perlindungan hak perempuan.

“Negara yang seharusnya melaksanakan tanggung jawab HAM-nya untuk memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan ham perempuan, namun justru bertindak sebagai pelaku, maupun berpihak pada pelaku, atau justru melakukan pembiaran atas kekerasan yang dialami oleh perempuan," ujarnya kepada IDN Times, dikutip Senin (26/10/2026).

1. Ratusan kasus kekerasan di ranah negara

Talkshow sejarah dan fakta tragedi Mei 1998, tantangan penyangkalan dan kelembagaan Komnas Perempuan dalam agenda 27 Tahun Komnas Perempuan. (IDN Times/Lia Hutasoit)

Komnas Perempuan mencatat 351 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah negara pada 2025. Sebanyak 21 pengaduan berkaitan dengan konflik komunal. Korban dapat terdampak secara kolektif akibat konflik, kebijakan diskriminatif, maupun tindakan aparat.

“Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran di ranah negara memiliki dimensi yang lebih luas dan sistemik, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan struktural," kata Dahlia.

2. Anggaran layanan ikut menjadi sorotan

Ilustrasi kekerasan perempuan dan anak (IDN Times)

Dahlia menilai efisiensi anggaran pada 2025-2026 berdampak terhadap pendampingan korban. Bahan Komnas Perempuan menyebut anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turun dari Rp300,65 miliar pada 2024 menjadi sekitar Rp133,07 miliar pada 2026.

“Komitmen penguatan Perempuan justru berbanding terbalik dengan anggaran yang terus menyusutr untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan sepanjang 2024-2-026 dengan penyusutan anggaran dari 300,65 M di tahun 2024, dan hanya berkisar 133,07 M ditahun 2026 yang menjadi alokasi terendah dalam Sejarah Kementerian pemberdayaan Perempuan dan anak," kata dia.

3. Kebijakan diskriminatif dinilai mengancam perempuan

Ilustrasi kekerasan perempuan. (IDN Times/Aditya Pratama)

Komnas Perempuan juga menyoroti 15 kebijakan daerah yang dinilai mengandung unsur diskriminasi dan berpotensi mengkriminalisasi perempuan. Di tingkat nasional, lembaga ini mengkritik regulasi yang dinilai memperkuat stigma terhadap kelompok minoritas berdasarkan identitas gender, seksualitas, dan kepercayaan.

“Di Tingkat daerah terdapat 15 kebijakan daerah yang memuat unsur diskriminasi yang berpotensi mengkriminalisasi perempuan,” ujarnya.