Dua Wisatawan Asing yang Curi Sepeda Diarak di Gili Trawangan, Koruptor Kapan?

Hukuman yang diberikan kepada para pelaku kriminal -- baik dari penduduk sekitar maupun wisatawan -- di Gili Trawangan memang terbilang tak biasa. Penduduk lokal dan kepolisian dari Nusa Tenggara Barat menyebut bahwa pengarakan aktor kriminal lahir dari kesepakatan di antara kedua pihak.

Salah satu sebabnya adalah tak ada kantor polisi di Gili Trawangan. Kehadiran mereka pun tak permanen. Kalaupun ada sekuriti, mereka berasal disewa dari pihak swasta. Oleh karena itu, penduduk lokal punya gagasan sendiri tentang hukuman seperti apa yang ingin diberikan kepada orang-orang yang berbuat kriminal di pulau mereka.

Bagi penduduk lokal, hukuman terhadap pelaku kriminal dengan cara diarak itu lebih efektif dalam menekan angka kejahatan dibanding dengan melalui proses pengadilan atau denda materi. Bagi wisatawan asing pun bisa jadi cara itu lebih mudah daripada harus mengikuti proses peradilan yang seringkali bertele-tele.

Nampaknya di Indonesia sangat sulit sekali membuat orang-orang jera melakukan tindakan korupsi. Ketika sudah terbukti pun, masih ada yang senyum-senyum seakan tak merasa malu. Mungkin sebelum menjebloskan mereka ke balik jeruji besi dan mendenda sejumlah uang tertentu, Kementerian Hukum dan HAM beserta KPK bisa bekerjasama untuk mengusulkan aturan pengarakan para pelaku koruptor sambil mengenakan tanda bertuliskan:

Aku adalah seorang koruptor yang merugikan Indonesia dan menjatuhkan nama keluarga, jangan tiru apa yang telah kulakukan!!!