Dugaan TPPO Pub Eltras Sikka, KPAI Minta Korban Dilindungi

KPAI melakukan koordinasi pada 14 Februari 2026 dengan sejumlah pihak. Di antaranya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, Forum Perempuan Diaspora NTT, TRUK-F, tokoh agama, dan unsur masyarakat sipil.

Langkah ini diambil untuk memastikan perlindungan korban sekaligus mendorong percepatan proses hukum.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebanyak 13 pekerja perempuan telah mengajukan perlindungan. Mereka melaporkan dugaan kekerasan fisik dan psikis, eksploitasi seksual, serta eksploitasi ekonomi.

Para korban berasal dari sejumlah daerah di Jawa Barat. Satu korban diketahui masih berusia 15 tahun saat direkrut. Fakta ini memperkuat dugaan pelanggaran serius terhadap perlindungan anak dan indikasi TPPO.

Para korban mengaku dijanjikan pekerjaan dengan penghasilan Rp8 juta hingga Rp10 juta per bulan. Mereka juga dijanjikan fasilitas tempat tinggal.

Namun, realitas di lapangan diduga jauh berbeda. Korban mengaku dipaksa tetap bekerja saat sakit. Mereka juga mengalami kekerasan fisik, eksploitasi seksual, hingga jeratan utang.

KPAI menilai pola tersebut mengarah pada indikasi TPPO dan kekerasan seksual. Aparat penegak hukum diminta menanganinya secara serius dan profesional.

KPAI mencatat hingga kini belum ada penetapan tersangka. Proses hukum disebut masih menggunakan KUHP. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pengungkapan kasus secara komprehensif.

Selain itu, KPAI menyoroti adanya dugaan somasi terhadap korban. Langkah tersebut dinilai berisiko memperburuk trauma dan menghambat keberanian korban dalam mencari keadilan.

KPAI menegaskan, korban TPPO wajib mendapatkan perlindungan menyeluruh. Negara harus menyediakan shelter, pemulihan fisik, serta pendampingan psikologis.

Lembaga ini juga mendukung koordinasi lintas institusi serta pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.