Eks Komisi II DPR Kompak Akui Tak Bahas Pasal 18 PKPU 19/2023

Selain menelusuri dokumen internal, Doli bersama mantan anggota Komisi II DPR juga melakukan pengecekan silang dengan sejumlah pihak, termasuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, serta pihak yang mengikuti uji publik rancangan PKPU. Dari penelusuran tersebut, mereka menyebut draf yang dibahas dalam rapat konsultasi menggunakan lampiran surat tertanggal (15/9/2023).

"Jadi data yang kami punya sama dengan mereka bahwa yang kami bahas adalah draft yang dilampirkan melalui surat tanggal 15 September 2023 yang memang tidak ada pasal yang selama ini disebutkan atau yang menjadi polemik ya, yang yang selama ini dipersoalkan gitu," kata Doli.

Menurutnya, menegaskan Pasal 18 ayat (3) tidak pernah ditampilkan dalam rapat konsultasi bersama DPR.

"Bahkan di dalam rapat konsultasinya pun itu tidak pernah ditampilkan dan kemudian tidak pernah disampaikan apalagi dibahas," ucap dia.

Doli menyebut KPU merupakan lembaga yang bertanggung jawab menyusun PKPU, sedangkan DPR bersama pemerintah memiliki kewenangan membentuk undang-undang. Menurut dia, penyusunan rancangan peraturan penyelenggara pemilu menjadi tanggung jawab lembaga masing-masing.

Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur pengecualian persyaratan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat bagi bakal calon presiden dan wakil presiden yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Polemik tersebut juga berkaitan dengan proses penyusunan dan pengesahan aturan pencalonan. Dalam persidangan MK pada 2026, proses pembentukan Pasal 18 ayat (3) kembali dipertanyakan.

Dalam kesempatan itu, Doli menjelaskan, tanda tangan yang dibubuhkannya pada dokumen hasil rapat merupakan pengesahan kesimpulan rapat, bukan persetujuan terhadap setiap ketentuan dalam draf PKPU. Hal itu untuk membantah pernyataan mantan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari yang menyebut, Doli ikut menandatangi kesimpulan RDP yang membahas draf PKPU.

"Yang saya tandatangani adalah kesimpulan rapat. Jadi bukan draft, ya Jadi setiap rapat di DPR itu ada, di komisi-komisi itu setidaknya ada dua jenis rapat, Ada rapat kerja. Biasanya dengan mitra kementerian atau lembaga. Yang kedua, ada RDP, rapat dengar pendapat. Dan rapat konsultasi itu masuk bagian dari rapat dengar pendapat. Setiap rapat itu pasti ada kesimpulannya," kata dia.

"Kesimpulannya itu ditandatangani oleh pimpinan masing-masing lembaga yang ikut rapat, gitu. Betul memang pada saat itu kita punya kesimpulan rapat. Ya, kesimpulan rapatnya adalah tentang apa yang disampaikan terhadap permohonan PKPU dan Perbawaslu. Jadi waktu itu yang kita sepakati adalah ada empat PKPU dan kemudian ada empat Perbawaslu. Nah, jadi tapi isi dan tanggung jawab dari PKPU dan Perbawaslu itu adalah oleh KPU dan Bawaslunya masing-masing," sambungnya.

Sebelumnya, Hasyim Asy'ari melontarkan kritik keras terhadap Doli atas pernyataan tidak adanya pembahasan pasal itu. Hasyim menegaskan, "pasal selundupan" tersebut menjadi tanggung jawab bersama para peserta RDP kala itu. "Bahwa munculnya Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 menjadi tanggung jawab bersama para peserta RDP," kata dia.

Di sisi lain, ia juga meminta DKPP untuk memeriksa pengaduan perkara munculnya pasal selundupan itu secara proporsional, hati-hati, dan menghindari konflik kepentingan yang ada.

"Karena DKPP ikut terlibat dalam RDP membahas Draf PKPU tersebut dan ikut tanda tangan persetujuan Kesimpulan RDP," tutur dia.

Oleh karena itu, Hasyim menyerukan kepada semua pihak agar "Lupa Boleh, Munafik Jangan".