Jakarta, IDN Times - Ekonom dan aktivis Indonesia, Felia Salim, menilai reformasi di Indonesia belum sepenuhnya selesai. Salah satu agenda yang dinilai masih belum tuntas adalah reformasi hukum.
Pernyataan itu disampaikan Felia dalam agenda bedah buku karya Peter F. Gontha bertajuk Kesaksian 60 Tahun Berkarya: Jejak Langkah Indonesia 1945–2026, di IDN Headquarter, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Dalam diskusi bedah buku itu, Felia menyoroti reformasi di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek. Menurut dia, reformasi juga menciptakan perubahan fundamental dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.
Ia menyebut, perubahan yang terjadi sejak era reformasi sebagai tectonic shift atau pergeseran besar dalam sistem politik dan pemerintahan.
Namun, menurut Felia, perubahan besar tersebut bukan berarti seluruh agenda reformasi sudah selesai dijalankan. “Sekarang yang bilang bahwa kita gagal reformasi, i don’t think so, kita belum selesai aja,” kata Felia.
Ia menilai, Indonesia masih berada dalam proses panjang untuk menyelesaikan berbagai agenda reformasi yang belum sepenuhnya tuntas.
Selain menyoroti reformasi secara umum, Felia juga menilai salah satu agenda yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas adalah reformasi hukum.
“Reformasi hukum memang belum beres, ya kan?” ujar Felia.
Ia juga menyinggung alokasi anggaran untuk sektor hukum yang dinilai masih relatif kecil.
“Reformasi hukum memang belum beres, coba kalau lihat di anggaran. Anggaran untuk urusan hukum kecil sekali alokasi budget-nya,” lanjut dia.
Lebih lanjut, Felia juga menyoroti dinamika desentralisasi dan resentralisasi yang menurut dia masih terus berlangsung di Indonesia.
Kondisi tersebut ia yakini menunjukkan Indonesia yang masih berada dalam proses tarik-ulur untuk mencari keseimbangan tata kelola antara pemerintah pusat dan daerah.
“Desentralisasi, resentralisasi ini semua tarik ulur-tarik ulur, so it's still a country in the making,” jelas Felia.
Selain itu, Felia menilai, tantangan Indonesia ke depan juga berkaitan dengan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan, terutama dalam menjaga kepercayaan publik maupun investor.