Din Syamsuddin Jelaskan Syarat Pemakzulan Pemimpin dalam Politik Islam
Din Syamsuddin (IDN Times/Zainul Arifin)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menanggapi soal pemakzulan seorang pemimpin dalam versi politik Islam.
Menurut Din sapaan akrabnya, ada tiga syarat yang mengharuskan seorang pemimpin dilengserkan dari jabatannya, dengan mengutip tokoh pemikir politik Islam, Al Mawardi.
1. Adanya ketidakadilan oleh seorang pemimpin
Din Syamsuddin (IDN Times/Muhamad Iqbal)Hal tersebut disampaikan Din saat menggelar seminar daring dengan tema "Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden Era Pandemik COVID-19", yang diselenggarakan Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama).
“Pertama ada ketiadaan keadilan. Jika sudah tidak adil di kalangan warga negaranya, ada kesenjangan sosial ekonomi. Ini sangat asasi sekali, karena itu syarat utama pemimpin, itu sudah bisa dimakzulkan,” kata Din dalam seminar tersebut, Senin (1/6).
Baca Juga: UGM Ungkap Mahasiswa Panitia Diskusi Ikut Diancam akan Dibunuh
2. Seorang pemimpin tidak memiliki ilmu pengetahuan dan visi berbangsa serta bernegara
ANTARA FOTO/Sigid KurniawanEditor’s picks
Kedua, lanjut Din, pemakzulan bisa terjadi pada seorang pemimpin yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Hal tersebut bisa dilihat dari visinya tentang cita-cita dalam hidup berbangsa dan bernegara.
“Kalau ada pembungkaman kampus, pembungkaman kegiatan akademik, pembrangusan mimbar akademik, itu bertentangan secara esensial dengan mencerdaskan kehidupoan bangsa. Sebaliknya, itu adalah kebodohan kehidupan bangsa,” ujar dia.
3. Tidak bisa memberikan solusi di tengah situasi kritis
Mensos Juliari P Batubara cek distribusi Bansos (Dok. Kemensos)Ketiga, dosen Politik Islam FISIP UIN Syarif Hidayatulah ini melanjutkan, pemakzulan bisa terjadi apabila seorang pemimpin tidak mampu memberikan solusi dalam situasi kritis. Pemimpin tersebut juga kehilangan kewibawaanya, karena tertekan kondisi yang sulit untuk dihadapi.
“Seperti dalam hubungan internasional, ketika kita kehilangan kedaulatan karena tunduk pada asing itu,” kata dia.
Lebih jauh, Din melihat kehidupan bernegara sekarang ini lebih cenderung pada sistem diktator yang anti-kritik, dan kerap memberangus kebebasan demokrasi rakyat.
Mengutip tokoh pemikir politik Islam asal Lebanon, Rasyid Ridha, pada abad ke-20, pemimpin otoriter harus dilawan karena dapat berbahaya bagi kehidupan bersama, contohnya melanggar konstitusi.
“Saya melihat kehidupan negara kita akhir-akhir ini membangun kediktatoran konstitusional yang bersemayam di balik konstitusi. Seperti ada produk Perppu jadi undang-undang dan sejumlah kebijakan lain,” tutur Din.
Baca Juga: Panitia Diskusi UGM yang Diteror: Saya Sempat Kunci Kamar
Berita Terkini Lainnya
