Fraksi Demokrat Kembali Masuk ke Pembahasan RUU Ciptaker, Ada Apa?

26 Agu 2020, 10:04 WIB

Anggora DPR RI Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan. (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Jakarta, IDN Times - Fraksi Demokrat kembali masuk Badan Legislasi DPR RI setelah sempat mengundurkan diri dari pembahasan RUU Cipta Kerja. Mantan Sekretaris Jenderal Demokrat, Hinca Pandjaitan mengatakan, Demokrat mengirim anggotanya kembali membahas RUU Ciptaker.

“Tiga anggota FPD yang ditugaskan di Baleg RUU Ciptaker adalah Bambang Purwanto, Hinca Pandjaitan, dan Benny K Harman,” kata dia Hinca lewat keterangan tertulisnya, Rabu (26/08/2020).

Lalu apa yang menjadi pertimbangan Demokrat kembali membahas RUU Ciptaker?

1. Demokrat perlu ikut membahas klaster ketenagakerjaan

Aksi unjuk rasa KSPI menolak pembahasan Omnibus Law RUU CIptaker di depan Gedung DPR, Senin (3/8/2020) (Dok. IDN Times/KSPI)

Hinca menjelaskan, ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Fraksi Demokrat untuk kembali masuk ke pembahasan RUU Ciptaker di Baleg salah satunya adalah dinamika pembahasan RUU Ciptaker yang telah menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat, utamanya terkait persoalan ketenagakerjaan.

“Dan banyaknya harapan masyarakat kepada FPD untuk terus menerus memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, FPD harus siap tempur lagi di Baleg Panja RUU Ciptaker,” ujar Hinca.

2. Demokrat dukung pengesahan Perppu Nomor 1/2020 sebagai landasan hukum

Aksi unjuk rasa KSPI menolak pembahasan Omnibus Law RUU CIptaker di depan Gedung DPR, Senin (3/8/2020) (Dok. IDN Times/KSPI)

Sebelumnya, kata Hinca, pada waktu penarikan anggota Fraksi Demokrat dari Panja RUU Coptaker waktu itu karena situasi COVID-19 yang saat itu menjadi perhatian kita semua, dan Demokrat ingin semua pihak fokus ke penanganan dampak COVID-19 baik oleh pemerintah juga para kader Demokrat.

“Seiring berjalannya waktu fokus penanganan COVID-19 berjalan terus meskipun belum efektif baik terhadap sisi kesehatan atau pun dampak ekonomi dan FPD juga termasuk yang menyetujui pengesahan Perppu Nomor 1/2020 sebagai landasan hukum bagi pemerintah untuk bekerja fokus menangani COVID-19,” kata Hinca.

3. Fraksi Demokrat kembali akan membahas RUU Ciptaker

Suasana Rapat Paripurna DPR RI pada Jumat (14/8/2020) (Youtube.com/DPR RI)

Selain itu, menurut Hinca, dengan telah diterapkannya adaptasi baru di DPR RI maka tupoksi DPR sudah berjalan dengan pembatasan tertentu menjalankan tiga fungsinya, termasuk fungsi legislasi. Untuk itu menjadi kewajiban politik anggota DPR dari Demokrat untuk melaksanakan tupoksinya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan terkait COVID-19.

“Atas itu semua maka FPD DPR RI hadir kembali di pembahasan RUU Ciptaker untuk memperjuangkan kepentingan rakyat karena harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat,” kata Hinca.