Desak Penanganan COVID-19, Fraksi Demokrat Tolak Pembahasan RUU di DPR
Jakarta, IDN Times - Partai Demokrat menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) di DPR selama Indonesia masih berperang melawan pandemik virus corona atau COVID-19. Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau lebih dikenal Ibas, lewat akun Twitter pribadinya @Edhie_Baskoro, Rabu (22/4).
“Demokrat sekali lagi tidak apriori membahas RUU apapun; Apakah itu RUU Omnibus Law Ciptaker, RUU Haluan Ideologi Pancasila, dan RUU Minerba, akan tetapi kita harus bijak melihat situasi; (waktu, (kondisi), (prioritas) saat ini #PandemiCovid19 @DPR-RI,” tulis Ibas.
1. Ibas menyarankan pemerintah menyelesaikan masalah COVID-19
Putra Presiden ke-6 RI SBY itu mengatakan, usulan-usulan pembahasan RUU harus sesuai kebutuhan rakyat saat ini, mengingat situasi sosial dan ekonomi masyarakat sekarang ini terancam memburuk terdampak wabah virus corona.
“Agar produk undang-undang yang akan disahkan tersebut sesuai keperluan publik dan rakyat. Bisa saja usulan-usulan tersebut belum diperlukan saat ini. Demikian sebagai perhatian kita bersama,” ujar Ibas.
2. Demokrat mendorong pemerintah fokus memerangi COVID-19
Ibas bersama Fraksi Demokrat mengimbau pemerintah agar serius dan lebih bijak menyelesaikan kasus COVID-19, yang kian hari meningkat dari angka penderita dan kasus kematian.
Perlu diketahui, data kasus virus corona di Indonesia per Selasa 22 April 2020 pukul 12.00 WIB, sebanyak 7.135 orang. Angka itu bertambah 375 kasus positif corona dari hari sebelumnya. Berdasarkan data nasional, DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan kasus terbanyak di antara seluruh provinsi di Indonesia, yaitu 3.260 kasus.
“Mari kita bersama curahkan pikiran, tenaga dan perhatian untuk mengurangi dampak virus corona, gotong-royong bantu rakyat dan pemerintah,” kata Ibas.
3. Demokrat berada di Panja RUU Ciptaker
Sementara, berdasarkan susunan Panitia Kerja (Panja) RUU Ciptaker yang dibentuk Badan Legislasi DPR, telah menyetujui 37 anggota di dalamnya, hanya PKS yang tidak mengirimkan perwakilan sebagai bentuk penolakan pembahasan RUU di DPR.
Fraksi Partai Demokrat diwakili Bambang Purwanto, Hinca Pandjaitan, dan Benny K Harman.
