Fraksi PKB Soroti Minimnya Anggaran Pendidikan Keagamaan

23 Des 2022, 16:07 WIB

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB MF Nurhuda Yusro. (Dok/PKB)

Jakarta, IDN Times — Anggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Yusro menyoroti anggaran negara terhadap pendidikan keagamaan yang belum setara. Menurut Nurhuda, ada ketidaksetaraan antara anggaran pendidikan di Kemendikbudristek dan Kemenag.

“Semua pihak sudah sama-sama mengetahui bahwa kontribusi pendidikan keagamaan terhadap bangsa dan negara ini sangat besar, tetapi perhatian Pemerintah terhadap pendidikan keagamaan masih sangat minim dibanding dengan pendidikan umum,” kata Nurhuda dalam keterangan tertulis, Jumat (23/12/2022).

1. Anggaran pendidikan tidak proporsional

Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan menjadi tuan rumah Pelaksanaan Lomba Kompetensi Sains Madrasah (KSM) Tingkat Provinsi. (IDN Times/Instagram MINU Balikpapan)

Dia menjelaskan anggaran pendidikan nasional pada 2021 sebesar Rp550 triliun. Dari angka itu, Kemendikbudristek mendapatkan dana Rp81,5 triliiun dari pemerintah pusat dan Rp299 triliun ditransfer melalui Dinas Pendidikan di daerah namun Kementerian Agama hanya mendapatkan Rp55,9 triliun.

Pada 2022 ini, proporsi anggaran untuk pendidikan keagamaan juga tak berbeda jauh dari 2021. Dari total anggaran pendidikan Rp621 Triliun, Kementerian Agama hanya mendapatkan Rp55 Triliun, Kemendikbudristek mendapatkan Rp79 Triliun, dan transfer ke daerah Rp290 Triliun.

“Ironisnya, urusan pendidikan keagamaan tidak bisa mengakses dana pendidikan yang ditransfer ke daerah dengan alasan urusan agama bersifat vertikal,” ujarnya.

2. Sarana dan prasarana untuk pendidikan keagamaan banyak dikeluhkan

Program bantuan pembangunan sekolah dari CSR PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Faat 2 Banggo, Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). (Dok. BRI)

Nurhuda mengatakan berdasarkan kunjungan kerjanya di Aceh beberapa waktu lalu, dia melihat banyak keluhan terhadap sarana dan prasarana dalam lembaga pendidikan keagamaan.

Sarana dan prasarana di pendidikan berbasis keagamaan seperti pesantren banyak dikeluhkan karena sudah usang dan tidak layak pakai.

“Saya baru pulang dari kunjungan kerja di Aceh bertemu dengan para pimpinan lembaga pendidikan keagamaan. Mereka mengeluhkan sarana dan prasarana yang dibangun Pemerintah sudah usang dan tidak layak pakai, karena dibangun sudah puluhan tahun yang lalu”, ujar Nurhuda.

3. Singgung kontribusi pendidikan keagamaan untuk negara

ANTARA FOTO/Syaiful Arif

Nurhuda berharap agar di tahun mendatang ada kesetaraan anggaran pendidikan untuk urusan agama.

“Kalau bicara kontribusi, pendidikan keagamaan seharusnya mendapatkan porsi yang lebih dari anggaran pendidikan. Pendidikan keagamaan terbukti membangun karakter yang kuat di masyarakat,” ujarnya.

Dia juga mendorong pemerintah agar memberikan perhatian lebih kepada pendidikan keagamaan.

“Ini kita baru bicara secara umum soal pendidikan. Belum lagi kalau didetilkan mengenai nasib guru-guru honorer dari lembaga pendidikan keagamaan, rasanya sedih karena juga mengalami ketidakadilan dalam penganggaran,” pungkasnya.