Fraksi PKS DKI: Pengajuan Hak Interpelasi soal Formula E Prematur!

19 Agu 2021, 19:45 WIB

Dokumentasi - Anies Baswedan saat bernegosiasi mengenai Formula E di New York pada 2019. (facebook.com/Anies Baswedan)

Jakarta, IDN Times - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz menilai pengajuan interpelasi dari PSI dan PDIP kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penyelenggaraan Formula E terlalu prematur. Dia menyebut bahwa kinerja Anies selama pandemik sudah terbilang baik.

"Menurut kami terlalu prematur dan remeh jika hanya karena formula E ada interplelasi, saat ini kita sedang dalam pandemik, banyak korban berjatuhan, kita saksikan kinerja Gubernur DKI luar biasa kita lihat hasilnya pada 17 Agustus 2021 ini DKI sudah jadi zona hijau," kata dia, Kamis (19/8/2021).

1. Aziz sebut banyak pekerjaan DPRD DKI yang juga tertunda

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz (ANTARA/Livia Kristianti)

Aziz mengaku tidak mengerti logika pengajuan hak interpelasi ini saat agenda-agenda yang menjadi tugas pokok dewan terbilang tertunda.

Dia menjabarkan sejumlah agenda DPRD yang tertunda dan terbilang mendesak untuk dilaksanakan guna melayani warga DKI. Mulai dari Perda Covid, perda RDTR dan zonasi, revisi RPJMD.

"Reses, Sosper, Kunker, Perubahan 2021, KUA 2022," ujarnya.

2. Formula E dianggap bakal menguntungkan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memegang mobil balap Formula E. (instagram.com/aniesbaswedan)

Dia mengungkapkan bahwa Formula E ini jika diteruskan dan dilaksanakan bakal mendatangkan banyak devisa bagi Ibu kota nantinya. Hal ini berkaitan dengan mengangkat citra sebuah negara dan nama Anies Baswedan sebagai seorang gubernur.

"Sehingga banyak aspek politisnya," ujar dia.

3. Sudah ada 15 anggota DPRD teken hak interpelasi

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Hingga Rabu (18/8/2021) sudah ada 15 anggota DPRD DKI Jakarta yang terdiri dari Fraksi PDIP dan PSI mengajukan hak interpelasi kepada Anies. Jumlah ini terdiri dari tujuh orang PDIP dan delapan dari PSI.

Wakil Ketua Fraksi PDIP Ima Mahdiah mengungkapkan, jumlah anggota DPRD DKI yang mendukung interpelasi bisa bertambah karena ini merupakan hak individu anggota dewan.

"Ini hak personal anggota dewan terkait uang rakyat, ada beberapa individu yang mau tanda tangan," ujarnya, Rabu (18/8/2021).

"Kami ingin bertanya ini uang rakyat yang dipakai untuk Formula E dengan penjadwalan belum jelas," kata mantan staf khusus Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok itu.