Ganjar Janji Tak Kasih Jabatan Spesial ke Relawan

29 Des 2023, 07:59 WIB

Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo ketika berkampanye di depan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Jakarta. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)

Jakarta, IDN Times - Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, berjanji tidak akan memberikan posisi menteri di kabinet atau komisaris bagi para relawannya. Dia berharap para relawannya adalah relawan sejati yang benar-benar yakin paslon nomor 3 bakal menang.

"Maka, saya berharap betul keikhlasan bapak-ibu bagi kami untuk mengambil keputusan hitam dan putih. Mohon maaf, Anda mungkin sudah bekerja luar biasa. Suara Anda banyak tapi Anda mungkin tidak akan masuk di kabinet," ujar Ganjar di area Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (28/12/2023).

Pernyataan Ganjar itu seolah ingin menyentil kebijakan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang memberikan beberapa kursi menteri dan komisaris bagi relawan. Salah satunya, adalah Ketua Umum ProJo, Budi Arie Setiadi, yang dijadikan Menkominfo.

1. Ganjar sindir program makan siang Prabowo karena sedot biaya Rp400 triliun

Cawapres RI nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, saat tiba di Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (23/12/2023) sore. IDNTimes/Istimewa

Di forum itu, Ganjar juga sentil program makan siang gratis yang digadang-gadang oleh paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebab, program tersebut bakal menyedot anggaran hingga Rp400 triliun. Namun, Ganjar mempertanyakan sumber biaya tersebut.

"Kalau kita bicara program yang kemudian akan diberikan kepada rakyat, tentu bisa menimbang-nimbang siapakah sumbernya? Untuk apa? Mana yang jadi prioritas? Karena rasanya IKN (Ibu Kota Nusantara) yang butuh sekitar Rp 400 triliun saja itu tidak selesai-selesai," ujar Ganjar.

Alih-alih digunakan untuk membiayai program makan siang gratis, dana itu, kata Ganjar, bisa membangun infrastruktur jalan dan rumah sakit di wilayah lain di Indonesia.

2. Ganjar paparkan tiga keluhan yang didengar saat kampanye

Ganjar Pranowo berkunjung ke Gudang Tembakau Empatlima, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Rabu (27/12/2023) (IDN Times/Istimewa)

Di acara itu, Ganjar mengaku kerap mendengarkan tiga topik keluhan yang disampaikan oleh publik selama berkampanye. Pertama, keterbatasan lapangan pekerjaan. Seandainya lapangan pekerjaan tersedia, calon pekerja harus memberikan suap dulu ke perusahaan.

"Pak, kami untuk (mendapatkan) pekerjaan saja, masih suap Rp3 juta-Rp8 juta hanya untuk menjadi pegawai," ujar Ganjar menirukan seorang pegawai yang bekerja di Bekasi.

Permasalahan kedua, soal kenaikan harga kebutuhan pokok. Ganjar pun menyoroti kenyataan Indonesia sudah tidak lagi mampu swasembada pangan, termasuk beras.

"Produksi bawang putih kita makin menipis dan impornya justru menebal. Hari ini, laut yang luas belum bisa kita apa-apakan. Mesti kita genjot betul. Pengembangannya harus kita lakukan terus menerus. Tapi, akselerasi gerak cepat sat-set ini tidak terjadi," katanya.

Permasalahan ketiga, yakni menciptakan pemerintahan yang bersih dan anti terhadap korupsi. Dia kerap mendapatkan cerita dari para pengusaha bahwa kepastian hukum di Indonesia masih minim.

"Justru, mereka membutuhkan kepastian hukum. 'Kalau kami pengusaha sudah mengikuti tax amnesty, jangan diobok-obok. Tolong, kalau kami (mau) investasi beri kemudahan. Tolong dipercepat. Karena kami ingin membantu. Bukan malah dijadikan sasaran pungli'," ujar Ganjar.

3. Ganjar ajarkan filosofi banteng yang pilih keluarkan tanduk bila terluka

Ganjar Pranowo melakukan konsolidasi dengan Tim Pemenangan Daerah (TPN) Ganjar-Mahfud, sukarelawan dan caleg partai pendukung se-Kabupaten Klaten (IDN Times/Istimewa)

Ganjar juga mengingatkan filosofi sebagai kader di PDI Perjuangan. Selaku, kader banteng, dia memilih tidak menangis ketika menghadapi kesulitan.

"Tidak ada cerita cengeng atau nangis. Kalau Anda terluka, maka tanduk harus Anda keluarkan. Berteriak dengan sebuah suara bukanlah sesuatu yang cukup. Kita harus bergerak dengan rakyat. Itulah hasil yang kita harapkan," tutur mantan anggota DPR itu.