Israel Larang Masuk Capres Sayap Kiri Prancis usai Dukung Palestina
- Israel melarang capres sayap kiri Prancis Jean-Luc Melenchon dan politikus Mathilde Panot masuk, menyusul dukungan mereka terhadap Palestina serta kritik kepada pemerintah Israel.
- Melenchon menyatakan larangan tersebut tidak mengubah sikapnya untuk tetap mengecam Israel, setelah sebelumnya berjanji membantu pengiriman bantuan ke Gaza bila terpilih.
- Menteri Luar Negeri Prancis Jean Noel Barrot mengecam keputusan Israel dan menegaskan komitmen Prancis pada solusi dua negara, di tengah perselisihan terkait pendudukan Tepi Barat.
Jakarta, IDN Times - Israel melarang masuk Calon Presiden (Capres) sayap kiri Prancis, Jean-Luc Melenchon, pada Kamis (12/11/2026). Kebijakan ini ditetapkan setelah menyatakan kapal Prancis akan ikut membantu aktivis mengirimkan bantuan ke Gaza jika terpilih.
Sebelumnya, Melenchon juga menyatakan rencana keluar dari NATO karena tidak memiliki kepentingan di dalamnya. Ia bahkan menyerukan pendirian aliansi yang terdiri dari negara-negara non-aliansi.
1. Israel akan menentang siapapun yang berupaya merusak negaranya
ilustrasi bendera Israel (pexels.com/leon-natan) Israel menekankan bahwa akan bertindak tegas kepada siapapun yang berusaha mengganggu negaranya. Tel-Aviv menyebut individu yang melawan pemerintah dan warganya akan dilarang masuk Israel.
Tak hanya Melenchon, Israel juga akan menolak masuknya politikus Prancis lainnya, Mathilde Panot. Ia dikenal sebagai anggota parlemen Prancis yang mendukung penuh Palestina dan sempat dipanggil polisi karena menjustifikasi serangan Hamas. Sementara itu, Melenchon menyatakan bahwa kebijakan dari Prancis ini tidak akan mengubah pandangannya. Ia akan tetap mengecam tindakan negara Yahudi tersebut.
2. Prancis kecam larangan masuk kepada Melenchon
ilustrasi bendera Prancis (unsplash.com/alicetricky) Menteri Luar Negeri Prancis, Jean Noel Barrot, mengkritik keputusan Israel yang melarang masuknya Melenchon. Menurutnya, Melenchon juga tidak punya rencana berkunjung ke Israel dalam situasi apapun.
“Keputusan seperti ini justru datang dari sebuah pemerintah, yakni Israel yang sudah melakukan serangkaian pelanggaran hukum internasional,” terangnya, dikutip dari Democrata.
Barrot menambahkan, Prancis akan terus bekerja dalam mencari solusi dua negara. Ia mengharapkan eksistensi bersama antara rakyat Israel dan Palestina secara damai.
3. Prancis suruh perwakilan pendudukan Israel di Tepi Barat pulang
ilustrasi bendera Israel (unsplash.com/levimeirclancy) Pekan lalu, Kepala Dewan Regional Samaria, Yossi Dagan, dilarang masuk ke Prancis setelah mendarat di bandara Paris. Pihak Prancis menyatakan bahwa Dagan dilarang masuk karena menjadi subjek dari larangan administratif karena terlibat dalam kebijakan pendudukan di Tepi Barat.
Dilansir Le Monde, pemerintah Israel mengecam larangan masuk Dagan ke Paris. Insiden ini menambah panjang perselisihan antara Israel dan negara-negara Eropa, terkait dengan pendudukan ilegal di Tepi Barat, Palestina.
