Garuda Terlambat Angkut Haji, Anggota DPR: Open Tender Semua Maskapai

Anggota DPR RI F-PKS itu menegaskan, sejak awal sudah mendorong supaya dilakukan evaluasi secara mendasar terkait layanan penerbangan haji Indonesia selama ini.

Salah satunya, kata Wisnu, adalah gagasan terkait pengadaan layanan penerbangan bagi jemaah haji yang harus dibuka seluas-luasnya bagi semua maskapai.

“Dua insiden krusial yang terjadi dalam rentang waktu kurang dari dua pekan ini semakin memperkuat urgensi untuk segera dilakukannya evaluasi mendasar terhadap pengadaan maskapai haji selama ini,” kata dia.

“Sejak awal, posisi kami adalah mendorong dibukanya kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap maskapai untuk berlomba memberikan penawaran dan layanan terbaik bagi calon jemaah haji,” imbuh Wisnu.

Melalui mekanisme open tender yang transparan ini, menurut Wisnu, diharapkan ada kompetisi sehat. Sehingga, dengan adanya kompetisi itu bisa menghasilkan harga bersaing sekaligus bisa memberi lebih banyak opsi atau tawaran bagi pengambil kebijakan untuk menentukan layanan yang lebih menjanjikan dan berkualitas.

Wisnu meyakini ada banyak maskapai yang tertarik untuk mengambil bagian dalam proses penyelenggaraan haji ini, mengingat Indonesia adalah negara dengan penyumbang jumlah jemaah haji terbesar di dunia.

Dia berharap evaluasi pengadaan maskapai tersebut bisa berpengaruh terhadap komponen pembentuk biaya haji dan layanan yang ditawarkan pada masa mendatang, sehingga tidak lagi memberatkan calon jemaah.

“Ada banyak maskapai yang tertarik untuk mengambil bagian dalam proses penyelenggaraan haji ini, mengingat Indonesia adalah negara dengan penyumbang jumlah jemaah haji terbesar di dunia,” kata dia.

Lebih lanjut, Wisnu juga mendorong agar calon jemaah haji yang terdampak kerugian akibat penundaan ini diberikan kompensasi yang sepadan.

Dia mengatakan, Komisi VIII DPR mendukung Kementerian Agama mengawal pemberian kompensasi dari pihak maskapai kepada calon jemaah sampai semuanya terpenuhi.

“Besarnya biaya haji yang ditanggung oleh jemaah pada tahun ini, di mana komponen penerbangan menjadi salah satu penyumbang biaya tertinggi BPIH, seharusnya sepadan dengan layanan yang mereka terima. Namun kenyataannya mereka justru mendapat pelayanan yang mengecewakan,” kata Wisnu.