Jakarta, IDN Times - Pelaksana Tugas Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, pihaknya sejak Rabu (2/12/2020) hingga Kamis (3/12/2020) menggeledah sejumlah lokasi, terkait kasus yang menjerat eks Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna.
"Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan pada empat lokasi di Kota Cimahi yaitu Kantor Wali Kota Cimahi, Rumah Wali Kota Cimahi, RSU KB (Kasih Bunda) dan Kantor PT Trisaksi Megah," kata Ali saat dikonfirmasi, Kamis (3/12/2020).
Dalam penggeledahan ini, penyidik KPK mengamankan beberapa dokumen. Ali menuturkan, pihaknya akan menganalisa dokumen-dokumen tersebut sebelum disita.
"Berupa catatan penerimaan keuangan yang diduga diterima oleh tersangka AMP (Ajay) dan juga dokumen terkait pengajuan izin RSU KB," tuturnya.
Selain Ajay, KPK juga menetapkan satu orang lainnya menjadi tersangka. Dia adalah Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan.
Ajay dan Hutama ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap perizinan RSU Kasih Bunda di Kota Cimahi, Jawa Barat, Tahun Anggaran 2018-2020.
Dalam kasus ini, Ajay diduga menerima suap sebesar Rp1,661 miliar dari kesepakatan awal Rp3,2 miliar. Suap itu sudah diberikan sejak 6 Mei 2020. Bahkan, pada 27 November 2020, dia diduga menerima suap sebesar Rp425 juta.
Atas perbuatannya, Ajay dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan Hutama, dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.