Karhutla Belum Ditetapkan Bencana Nasional, Dudung: Kita Mampu Atasi
Pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional karena masih menilai situasinya bisa diatasi.
Enam provinsi menjadi perhatian, termasuk kawasan Tanjung Puting yang diminta untuk dilindungi.
Mitigasi diperkuat melalui koordinasi pemerintah daerah, masyarakat, TNI, polisi, dan pengerahan prajurit Kostrad.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas membahas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah daerah. Rapat terbatas digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/10/2026).
Usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, mengatakan pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, karena pemerintah masih bisa mengatasinya.
"Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi," ujar Dudung.
1. Enam provinsi jadi perhatian
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman (IDN Times/Ilman Nafi'an) Dudung menjelaskan, dalam rapat terbatas itu ada enam provinsi yang menjadi perhatian. Di provinsi tersebut, Presiden Prabowo juga meminta agar karhulta tidak sampai ke kawasan taman nasinal.
"Dari Bapak Presiden ada laporan dari Kepala BNPB itu ada enam provinsi yang menjadi konsentrasi, dan dua provinsi seperti Kalimantan Tengah dengan Sumatra Selatan. Kemudian ada lagi yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah, yaitu adalah Tanjung Puting atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ," ucap dia.
"Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat ya karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal," sambungnya.
2. Mitigasi harus ditingkatkan
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman (IDN Times/Ilman Nafi'an) Selain itu, Presiden Prabowo juga meminta untuk meningkatkan mitigasi agar karhutla tidak terjadi lagi pada kemudian hari. Polisi dan TNI juga diminta aktif terlibat dalam mitigasi karhutla.
"Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa pencegahan ini harus presisi, dan kemudian ini dimitigasi dari tingkat daerah, bahkan masyarakat peduli ini dibentuk juga untuk dikoordinasikan baik Babinkamtibmas, kemudian Babinsa, karang taruna dan pemerintah daerah yang terintegrasi, sehingga penanganan itu tidak serta-merta pada saat api itu sudah ada, tetapi sebelum kemungkinan-kemungkinan itu ada, dilakukan pencegahan seperti itu," kata dia.
3. Kostrad ikut diterjunkan tangani karhutla
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman (IDN Times/Ilman Nafi'an) Lebih lanjut, Dudung mengatakan, sudah ada pergantian pasukan yang membantu memadamkan karhutla. Kini, prajurit dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) juga turut dikerahkan untuk memadamkan karhutla.
"Sudah (ada pergantian), tadi juga disampaikan bahwa dari Kostrad juga diturunkan, dari Panglima TNI ada rotasi, ada pergantian, dan tentunya juga pasti ini sudah dipikirkanlah oleh para pimpinan-pimpinan baik TNI maupun kepolisian," imbuhnya.
