Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan kursi menteri Kabinet Kerja adalah hak prerogatif Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Ia yakin dalam mengambil keputusan, Jokowi akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Pernyataan Arsul menanggapi Partai Gerindra yang disebut-sebut menerima tawaran dari Istana, untuk mengisi menteri Kabinet Kerja. Namun, Gerindra mengaku belum memenuhi tawaran tersebut.
Arsul mengatakan siapa saja nantinya yang akan ditunjuk Jokowi dalam Kabinet Kerja jilid II, itu adalah hak prerogatif presiden. Sehingga tidak ada yang bisa mengintervensi.
"Soal kabinet dan siapa-siapa yang ditunjuk di dalamnya adalah hak prerogatif presiden. Jadi PPP menyerahkan soal itu sepenuhnya kepada Pak Jokowi sebagai presiden terpilih," kata Arsul saat dihubungi IDN Times, Selasa (8/10).
Arsul berpendapat jabatan menteri di Kabinet Kerja bukan soal menerima atau tidak menerima. Iya yakni Jokowi akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan partai koalisi sebelum mengambil keputusan.
"Partai-partai KIK (Koalisi Indonesia Kerja) percaya bahwa Pak Jokowi akan mempertimbangkan banyak hal, sebelum memutuskan menambah anggota koalisinya, termasuk berkomunikasi dengan partai-partai KIK," ucap dia.
Partai Gerindra disebut-sebut meminta jatah tiga kursi menteri di Kabinet Kerja ke Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Namun, Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak membantah tudingan itu.
"Pada prinsipnya, Pak Prabowo siap membantu bangsa dan negara di mana pun posisinya. Yang jelas, Beliau aktif menyampaikan pemikiran-pemikirannya untuk kepentingan rakyat," kata Dahnil seperti dilansir kantor berita Antara, Sabtu (5/10).
Prabowo, kata Dahnil, sejak awal tidak pernah berbicara spesifik tentang jabatan menteri dengan siapa pun. "Dalam setiap pertemuan, Pak Prabowo bersama Pak Jokowi serta tokoh lain, termasuk Ibu Megawati, Beliau tidak pernah menyampaikan permintaan posisi menteri."
"Beliau hanya menyampaikan ingin berkontribusi di mana pun posisi, baik dalam pemerintahan atau oposisi, Beliau menawarkan konsepsi," lanjut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.